PROKAL.CO, SAMARINDA – Koalisi Anti Pungli yang terdiri dari LBH Samarinda, Pokja 30 Kaltim, dan Nugal Institute menolak keras Peraturan Wali Kota (Perwali) Samarinda Nomor 88 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumbangan Dana Gotong Royong untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menilai Perwali tersebut merupakan bentuk legalisasi pungutan liar (pungli) yang dibungkus dengan program sumbangan. Menurutnya, kebijakan itu bertentangan dengan perlindungan hak atas penghasilan dan kesejahteraan sosial aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai BUMD.
“Perwali ini berpotensi kuat menciptakan ruang penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan konflik kepentingan di lingkungan Pemkot Samarinda,” kata Buyung dalam rilis pers Koalisi Anti Pungli, Jumat (6/2/2025).
Perwali yang mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026 itu memberikan kewenangan kepada Pemkot Samarinda untuk memungut sumbangan dana gotong royong dari ASN, pegawai BUMD, hingga pemangku kepentingan terkait di wilayah Kota Samarinda. Bagi pihak yang tidak bersedia menyumbang, diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Tidak Bersedia yang memuat identitas pribadi, unit kerja, alasan penolakan, hingga batas waktu tidak memberikan sumbangan.
Koalisi menilai mekanisme tersebut menimbulkan tekanan psikis dan menghilangkan unsur kesukarelaan. “Dalam relasi kerja, kesukarelaan mustahil hadir sepenuhnya karena adanya relasi kuasa, terlebih ketika kebijakan ini diformalkan secara struktural,” tegas Buyung.
Dalam Perwali itu juga diatur pembentukan Unit Pengelola Sumbangan Dana Gotong Royong yang ditetapkan melalui keputusan wali kota dan memperoleh dana operasional dari pemerintah daerah. Penyaluran dana bantuan pun harus melalui persetujuan tertulis Wali Kota Samarinda dan berada sepenuhnya di bawah pengawasan Pemkot, tanpa melibatkan DPRD.
Koalisi menilai skema tersebut bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Mereka menyoroti posisi Wali Kota Samarinda yang dinilai memegang peran sekaligus sebagai regulator, pelaksana, dan pengawas dalam pengelolaan sumbangan.
“Pemkot seharusnya hanya berperan sebagai pengatur dan fasilitator, bukan penyelenggara langsung pengumpulan sumbangan, sebagaimana diatur dalam UU Pengumpulan Uang dan Barang serta peraturan turunannya,” kata Buyung.
Selain itu, Koalisi Anti Pungli menilai Perwali 88/2025 melanggar asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Salah satu pasal yang disoroti adalah frasa “tambahan penghasilan dengan menggunakan istilah lainnya” yang dinilai sebagai pasal karet karena tidak menjelaskan secara jelas jenis penghasilan yang dapat dimintakan sumbangan.
“Ketidakjelasan ini membuka ruang penafsiran sewenang-wenang dan melanggar asas kepastian hukum,” ujarnya.
Atas dasar itu, Koalisi Anti Pungli menyampaikan empat tuntutan kepada Wali Kota Samarinda, yakni mencabut sepenuhnya Perwali 88/2025, memaksimalkan penggunaan APBD untuk kesejahteraan sosial, membuka data jumlah sumbangan kepada publik serta mengembalikannya kepada para penyumbang, dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan penarikan iuran di internal pemerintah bersifat sukarela dan tidak memaksa. Meski demikian, Koalisi menegaskan kegelisahan di kalangan ASN dan pegawai BUMD tetap terjadi karena kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan hak atas upah yang adil. (*)
Editor : Indra Zakaria