Catatan Syafril Teha Noer
Berkali-kali saya meminta Hamdani, Ketua Harian Dewan Kesenian (DK) Kalimantan Timur, memaafkan Gubernur Rudy Mas'ud (RM). “Dia belum tahu kita. Dia pun belum lama jadi gubernur,” kata saya kepadanya di kedai kopi, sepulang dari Lamin Etam pukul sebelasan malam itu.
Kejadiannya Ramadhan tahun lalu. Kami sedang dilanda kepanikan. Pemicunya; info tentang pemotongan radikal pembiayaan sebuah kegiatan DK lewat APBD. Awalnya 30 persen, lalu 50 persen, belakangan malah jadi 60-70-an persen.
Kegiatan itu adalah Dialog Serantau Borneo Kalimantan (DSBK) XVI. Pada DSBK XV di Bandar Seri Bengawan, Brunei Darussalam, Agustus 2023, DK Kaltim ditabalkan sebagai tuan rumah kegiatan serupa dua tahun berikutnya. Ini even dwitahunan para sastrawan Melayu di tiga negara serantau atau sepulau (Kalimantan). Malaysia hampir selalu menyertakan peserta dari negara bagian terbanyak - semisal Serawak, Sabah, dan Labuan,
Kaltim pernah jadi penyelenggara hajatan para penyair, novelis, budayawan dan jurnalis ini. Dipimpin mendiang sastrawan Korrie Layun Rampan, tahun 2011, pembukaannya berlangsung di Lamin Etam, dihadiri gubernur (kala itu) Awang Faroek Ishak. Maka, dengan putaran keenambelas ini, Kaltim menjadi sohibul bait DSBK kali kedua.
Saya dan penyair Amien Wangsitalaja hadir dalam DSBK XV di Brunei, berkat dukungan penuh Pemprov, bersama delegasi dari Kalimantan Barat. Kami tidak tahu, mengapa kawan-kawan dari Kaltara, Kalsel dan Kalteng waktu itu absen.
Pulang dari Brunei, bersama sejumlah sejawat di DK kami menghadap Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Sekretaris Provinsi Sri Wahyuni. Melaporkan penetapan Kaltim sebagai tuan rumah DSBK XVI. Respons yang kami terima menggembirakan. Bu Sri bahkan bertanya, apakah dukungan biaya dari Pemprov akan langsung dikelola DK? Sadar pada kerumitan pelaporan dalam sistem administrasi di birokrasi pemerintahan kami meminta anggaran untuk ini nanti dilekatkan saja ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kira-kira akhir 2024 terbetik kabar Pemprov mengalokasikan Rp1,5 miliar untuk DSBK. Sesungguhnya masih kurang. Tapi sudah cukup bikin senang. Apalagi DK diperbolehkan mencari sumber pembiayaan lewat donasi atau sponsorship dari kalangan lain.
Tidak mudah menemukan partisipan pembiayaan untuk kegiatan kesenian - lebih-lebih sastra. Bagi DSBK XVI hanya satu sponsor yang bersedia ambil bagian. Proposal yang kami sorong ke sejumlah calon sponsor lain malah samasekali tidak memperoleh respons. Tak ada pilihan. Besaran dana dari Pemprov cukup tak cukup harus cukup. DK lantas melakukan rasionalisasi habis-habisan. Padahal pada yang Rp1,5 miliar itu tercakup pula sejumlah kewajiban perpajakan. Apa boleh buat.
Lalu Rudy-Seno Aji memenangi pemilihan gubernur. Janji memberi pendidikan gratis pada musim kampanye harus mereka wujudkan, sementara Presiden Prabowo Subianto harus pula memenuhi janji Makan Bergizi Gratis (MBG). Kendati disebut ‘gratis’ kedua program ini tidaklah benar-benar gratis. Berbiaya dari rakyat juga, Sama-sama menggandoli APBN-APBD. Yang serba gratis itu belakangan malah mirip proyek strategis nasional. Kudu diprioritaskan. Apa pun caranya.
Itulah di antara sebab, mengapa anggaran buat penyelenggaraan DSBK XVI terancam pemotongan bertubi. Sudah tak cukup, dipotong pula. Bayar pajak pula. Apa akal?
Kami lalu ke sana-sini. Terutama ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Memohon pengamanan. OPD yang kepala dinasnya hampir selalu diisi pelaksana tugas ini tak berdaya. “Pemotongan sistemik,” kata staf di sana. Berlangsung di semua OPD dan semua kegiatan. Dan OPD adalah bawahan gubernur.
Hari itu Jumat. Lupa tanggalnya - tapi bulan Ramadhan 2025. Beredar kabar, finalisasi pemotongan dilakukan Senin. Hanya gubernur yang bisa mengubahnya. Wah, gimana cara konsultasi ke gubernur di saat-saat kepepet begini? Para pejabat sedang mematut-matut diri di depan gubernur baru. Mengambil hatinya agar tidak diganti, syukur dapat promosi. “Ada acara berbuka puasa di Lamin Etam hari Sabtu besok. Gubernur hadir. Coba saja sampaikan di situ,” saran seseorang.
Pukul 16.00 Sabtu itu saya dan Hamdani pun ke Lamin Eram. Seorang sejawat memberi kami posisi duduk yang memungkinkan interaksi dengan gubernur lebih mudah. Benar, 40-an menit sebelum berbuka puasa RM muncul. Orang-orang mengelukannya. Berebut menyalami. Saya dan Hamdani juga menyalami seraya mengutarakan permintaan waktu untuk konsultasi. RM menerima dengan senyum tipis. “Nanti habis tarawih ya,” katanya. Harapan kami mengembang.
Setelah tarawih saya dan Hamdani yang terus menenteng tas plastik kresek hitam berisi proposal mengikuti RM ke ruang lain. Keriuhan masih berlangsung. RM sedang jadi bintang. Banyak yang mau bercakap dengannya. Kami menunggu di meja lain. Begitu beberapa lama. Bersetia dengan ‘nanti habis tarawih ya’ tadi.
Lha kok tak dipanggil juga? Malam sudah mulai larut. Seseorang memberi saran agar kami ‘bekajal’ saja. “Kalau ditunggu nggak akan kejadian,” bisiknya. Saya lalu nekat bekajal. Duduk di kursi samping RM yang sempat kosong. Langsung mengutarakan niat setelah memperkenalkan diri, dan menyampaikan kondisi yang kami hadapi. Waktu itulah terbentuk adegan yang nanti membuat saya membujuk Hamdani memaafkan RM.
“Tidak bisa main langsung ke saya begini!” kata RM dengan suara tinggi, menarik banyak pasang mata di ruang itu untuk melihat kami. “Anda harus prosedural!” sambungnya. Saya sampaikan, situasinya genting. Finalisasi pemotongan anggaran, menurut info tadi, diteken gubernur hari Senin. Hanya rentang sehari - sementara Minggu libur, sementara DSBK XVI jelas mempertaruhkan citra Kaltim bahkan Indonesia di mata peserta dalam dan luar negeri.
“Ya tetap nggak bisa main langsung ke gubernur begini. Anda musti bersurat dulu. Di bawah saya ada beberapa pejabat terkait yang musti tahu lebih dulu,” sergah RM. Saya jawab, bahwa kami sudah menemui dan berkonsultasi ke mereka. Semisal ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan Surat Keputusan kepanitiaan DSBK XVI diterbitkan oleh Pemprov. Resmi.
“Saya mendukung. Tapi yang begini ini nggak bisa. Nggak prosedural. Anda musti bikin surat permohonan audiensi dulu,” tegas RM.
Buntu. Akhirnya kami pamit sambil berjanji membuat surat permohonan audiensi. Di tengah keriuhan dan euforia kemenangan RM di pilgub Kaltim kami menyelinap ke luar Lamin Etam. Hamdani tampak masygul. “Sudah banyak gubernur yang kita temui. Baru kali ini ada model ‘nang kaini’ - terlalu!” katanya - tetap sambil menenteng tas plastik kresek hitam berisi proposal DSBK XVI, yang tadi ditengok RM pun tidak.
(Kelak surat yang diminta RM kami buat. Dan berbilang bulan, sampai DSBK selesai, tak kunjung memperoleh balasan).
Malam itu juga, sekitar pukul 23.00, saya mengajak Hamdani yang masih ‘bemamai’ ke sebuah kedai kopi. Kami harus menyiapkan langkah berikutnya. Ikhtiar tetap harus lebih dulu maksimal, kalaupun akhirnya kami terpaksa musti mundur berjamaah. Katakanlah, icak-icaknya tetap berjuang demi menjaga nama baik daerah, Bangsa dan Negara, sampai leleh keringat terakhir. DSBK XVI Juli 2025 harus tetap terlaksana, dan terlaksana dengan baik.
“Maafkanlah gubernur. Dia belum tahu kita. Dia pun baru saja jadi gubernur. Masih dalam momen euforia. Lagi kehimungan,” kata saya - sok bijak, padahal ‘sebujurnya umpat kada nyaman hati jua pang’.
“Iya, tapi masak begitu caranya?” sanggah Hamdani.
“Ini bulan puasa. Jangan-jangan dia dikirim Tuhan untuk menguji, setahan apa kita dalam pengendalian diri”.
“Tapi waktu dia marahi tadi kita sudah berbuka puasa,” timpalnya. Kali ini dengan rada tersenyum - meski kecut.
Hamdani agaknya benar. Sebagaimana sorotan hari-hari ini, daya komunikasi RM memang lumayan bermasalah. Sebagai pemimpin daerah tentu jauh lebih baik bila konsultasi kami dia terima dengan sejuk dan menenangkan. Toh kami datang tidak untuk meminta proyek atau sedekah? Di DK kami tak digaji. Kalau pun dapat honor saat mengurus kegiatan ini, besarannya antara Rp300 sampai Rp450 ribu. Terlalu ‘berlimpah’ untuk kerja-kerja persiapan setahunan. Sudah dipotong pajak, pencairannya makan waktu pula.
Rasanya bakal lumayan mengena bila RM berkata begini saat menerima kami; “Sungguh saya belum menguasai persoalan. Beri saya waktu ya. Tapi percayalah, karena menyangkut nama baik (baca; marwah) daerah, apalagi juga nama baik Negara dan Bangsa, insyaAllah saya prioritaskan. Finalisasi rasionalisasi anggaran memang dilakukan Senin, tapi saya bisa usahakan pembiayaannya dengan cara lain”. Sayang, sudah berjanji menerima kami selepas tarawih, cara demikian dan perlakuan yang kami terima seperti terpisah jarak antara langit dan dasar sumur.
Keesokannya seorang wakil rakyat yang turut gundah mendengar bagaimana RM memperlakukan DSBK XVI menawarkan jalan lain, “Hari Minggu ada buka puasa bersama Wakil Gubernur di Tenggarong. Kita coba lewat dia. Saya akan ikut mendampingi”.
Buka puasa bersama Wakil Gubernur Seno Aji keesokannya berlangsung di Masjid Agung Tenggarong. Riuh juga. Ramai juga. Kami mencegat Seno yang sedang bergerak dari ruang wudhu ke hall utama masjid untuk shalat Maghrib berjamaah. Dia menjabat tangan saya dan Hamdani, sambil tersenyum, dan berkata, “Kita pernah bersama-sama di Solo kan ya?” Benar. Sebagai anggota DPRD, Seno memang ikut mendampingi delegasi Kaltim ke sebuah festival di Solo beberapa waktu berselang.
Itu saja sudah bikin senang. Apalagi kemudian sejawat DPRD Kaltim tadi membisikinya seputar kegentingan yang sedang kami hadapi. “Nanti saya pelajari,” katanya. “Apa Pak Seno memerlukan proposalnya?” saya menyela. “Proposal ini sudah diterima Kantor Gubernur toh?” Seno balik bertanya. Kami mengiyakan. “Cukuplah itu,” katanya kemudian.
Entah apa yang terjadi. Dari Sekprov Sri Wahyuni beberapa waktu kemudian kami peroleh kepastian bahwa anggaran sebesar Rp1,5 miliar itu aman dari pemotongan. Alhamdulillaah.
Menjelang pelaksanaan DSBK XVI, serombongan kecil panitia diterima Seno. Bertanya tentang apa saja yang masih kami perlukan dia mencatat satu per satu banyak hal - plus permohonan agar berkenan datang membuka rangkaian DSBK. “Siap. InsyaAllah saya jadwalkan,” jawabnya. Seno juga berjanji menyumbang pembacaan puisi, karya Fadli Zon - setelah Menteri Kebudayaan RI pertama ini dipastikan tak bisa hadir pada pembukaan di Ballroom Hotel Haris Samarinda karena sebuah tugas di luar negeri. Selesai, lalu kami berfoto-foto, dan pulang dengan riang.
Setelah pertemuan itu ada pula pertemuan kami di rumah dinas Wakil Gubernur Jl Milono. Ngobrol lepas sampai larut. Juga untuk urusan serupa.
“Harusnya Pak Seno yang jadi gubernur,” celetuk seseorang di antara kami. “Tapi dia tak punya uang,” timpal yang lain. Kami tertawa. “Walau tak punya uang dia punya cara lebih tepat menghadapi rakyat,” pancing saya. Seseorang yang lain lagi nimbrung. “Memangnya sekarang bisa menyelesaikan apa-apa tanpa uang?”
Akhirnya DSBK XVI terlaksana. Lancar, aman dan sentosa. “Dari seluruh DSBK yang pernah berlangsung, DSBK kali ini adalah yang paling baik. Seronok sangat,” kata Datuk Zainal Abidin Borhan, Presiden Gabungan Penulis Nasional (Gapena) Malaysia. Tercatat 300-an pendaftar untuk kuota 200 seat peserta. Walau dihasratkan serantau Borneo, sebagian mereka datang dari Kuala Lumpur, Sumatera, Sulawesi, Jawa, selain sekujur Kalimantan. Dari Kaltim saja turut ambil bagian peserta dari Berau, Sangatta, Bontang, Tenggarong, Balikpapan dan Paser - selain Samarinda. Menjelang selesai, para peserta luar Kaltim berwisata ke Tenggarong. Pergi dengan dua bus, pulang dengan kapal wisata, menyusuri Sungai Mahakam.
Setelah berselang setahun lebih, melintasi dua Idul Fitri, saya belum sempat bertanya, apakah Hamdani sanggup dan sudah memaafkan RM. (*)
Penulis adalah wartawan dan Ketua Umum DK Kaltim.
Editor : Indra Zakaria