PROKAL.CO, SAMARINDA – Dinas Kesehatan Kota Samarinda menyebut kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Tepian masih tergolong tinggi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Samarinda, dr Nata Siswanto, di sela kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penanggulangan TBC.
Menurutnya, tingginya angka kasus sejalan dengan upaya deteksi dini yang terus dimaksimalkan oleh pemerintah. Semakin intens pemeriksaan dilakukan, semakin banyak pula kasus yang berhasil ditemukan.
“Kasus TBC di Kota Samarinda masih cukup tinggi. Itu sejalan dengan upaya deteksi dini yang kita lakukan. Semakin banyak kita periksa, tentu kasus yang ditemukan juga meningkat,” ujarnya, Senin 13 April 2026.
Ia menjelaskan, setelah kasus ditemukan, penanganan melalui pengobatan diharapkan dapat menekan angka TBC secara bertahap. Saat ini, Dinkes masih terus mengoptimalkan skrining di tengah keterbatasan anggaran, terutama pada 2025 hingga 2026.
Berdasarkan data tahun sebelumnya, jumlah skrining TBC di Samarinda mencapai sekitar 19.000 hingga 20.000 orang. Dari jumlah tersebut, ditemukan kurang lebih 4.000 kasus positif.
Untuk tahun 2026, proses pendataan masih berjalan dan angka final baru akan diketahui pada akhir tahun. “Sekarang masih berjalan karena masih bulan April. Totalnya nanti kita lihat di akhir tahun,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan di lapangan, pihaknya mengakui terdapat kendala, terutama terkait ketersediaan bahan habis pakai (BHP) untuk pemeriksaan deteksi dini yang belum mencukupi untuk kebutuhan satu tahun penuh.
“Kita masih berupaya memenuhi kebutuhan BHP, termasuk melalui bantuan atau hibah dari pemerintah provinsi maupun pusat,” tambahnya.
Meski demikian, ia memastikan penanganan TBC di Samarinda tetap berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Ia juga menyambut baik dukungan berbagai pihak, termasuk DPRD dan organisasi seperti PPTI, dalam penyusunan Raperda penanggulangan TBC. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan TBC secara lebih terkoordinasi.
“Penanggulangan TBC tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan kerja sama semua elemen masyarakat,” tegasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria