SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mematangkan reformasi tata kelola anggaran daerah. Tidak lagi berfokus pada seberapa besar penyerapan anggaran, Pemkot Samarinda kini menerapkan Key Performance Indicator (KPI) berbasis outcome atau dampak riil bagi masyarakat dalam menilai kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan perubahan paradigma ini sangat penting agar setiap alokasi program benar-benar dirasakan manfaatnya secara konkret oleh publik. Penilaian kinerja OPD kini tidak lagi berhenti pada sebatas laporan administratif atau output naratif belaka.
"Kalau output biasanya bersifat naratif. Kalau KPI bersifat outcome, yakni penyelesaian terhadap masalah yang memang harus diselesaikan," ujar Andi Harun.
Guna memastikan skema baru ini berjalan efektif, evaluasi bakal digelar secara ketat dan berkala setiap triwulan, semester, hingga tahunan. Melalui mekanisme ini, setiap deviasi atau kegagalan pencapaian target dapat terdeteksi dan dibenahi secara cepat tanpa menunggu akhir tahun anggaran.
"Kalau di triwulan sudah kelihatan komitmen yang dijanjikan belum tercapai, kita evaluasi di mana letak kekurangannya. Kalau sudah tercapai, kita apresiasi," lanjutnya. Ia menegaskan, tolok ukur keberhasilan pemerintah harus diukur dari peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat, mulai dari cakupan air bersih, penerangan jalan umum, perbaikan jalan, hingga pemberdayaan UMKM.
Menghadapi penyesuaian arah kebijakan fiskal dan rencana APBN dari pemerintah pusat, Andi Harun meminta seluruh jajarannya untuk tanggap beradaptasi ketimbang mengeluh. Menurutnya, efisiensi anggaran justru harus memicu kreativitas pemerintah dalam melayani warga.
"Kita tidak boleh mengeluh. Kebijakan nasional terhadap rencana APBN dilandasi kebutuhan nasional. Kita yang harus belajar, beradaptasi, dan memitigasi. Anggaran boleh terbatas, tetapi kita tidak boleh berhenti berbuat untuk masyarakat," tegasnya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co