Saat ini, para perusahaan tidak ada masalah dengan petani yang menjalin kemitraan. Seluruh buah petani plasma mitra PKS dibeli dengan harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan. Diharapkan persoalan seperti ini harus diamankan oleh pemerintah. Tidak bisa dibiarkan, pemerintah harus bisa menjadi penengah antara petani dan perusahaan.
Karena kebijakan tersebut datang dari pemerintah bukan perusahaan yang membuat aturan. Saat ini tidak ada aturan yang dilanggar oleh perusahaan, semua sudah sesuai dengan ketetapan.
“Pemerintah harus mengamankan aturan yang sudah ada. Sebab, memang seluruh kebijakan ada pada tangan pemerintah, bukan perusahaan. Perusahaan tidak pernah mengatur harga TBS, namun kami taat pada aturan yang sudah ada. Yaitu, menyerap dan membeli TBS sesuai dengan yang ditetapkan, pada para petani yang bermitra,” pungkasnya.
Senada, Sekretaris Eksekutif Gapki Kaltim Dedy Aspian Nur mengatakan, perusahaan ingin memberikan yang terbaik kepada seluruh petani. Supaya ke depannya petani swadaya bisa menikmati harga sesuai dengan ketetapan pemerintah, sebaiknya sebelum melakukan penanaman para petani bisa melakukan penjajakan terlebih dahulu dengan PKS terdekat. Bisa melakukan MoU kemitraan sesuai Permentan No 01 Tahun 2018.
“Dengan begitu petani mendapatkan kepastian harga yang sesuai ketetapan pemerintah. Lalu perusahaan bisa mendapatkan pasokan TBS secara berkelanjutan,” tuturnya.
Perlu diketahui, untuk para petani yang menjalin kemitraan dengan perusahaan juga bisa mendapatkan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Pemerintah melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan menanggung sebagian biayanya. Namun memang setiap perusahaan, memiliki perencanaan di dalam membangun kebunnya, sehingga PKS yang dibangun sudah dihitung daya tampungnya, baik dari kebun inti maupun kebun kemitraan yang dibangunnya. (ndu/k8)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
