TANJUNG SELOR – Jumlah pelaporan wajib pajak di Kalimantan Utara meningkat drastis pada 2018 lalu. Mencapai 3.353 wajib pajak. Sementara data Direktorat Jendral Pajak (DJP) Wilayah Kaltara pada 2017 lalu, pelaporan hanya 681 wajib pajak.
Bahkan, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Timur-Kalimantan Utara Samon Jaya mengatakan, dari target wajib pajak di seluruh wilayah Kaltim dan Kaltara sebesar Rp 20,5 trilun, pihaknya bisa merealisasikan 81,82 persen di 2018 lalu.
Dari angka 81,82 persen itu, dia menyebutkan persentase di Kalimantan Utara lebih besar. Yakni, mencapai 42,26 persen. Sedangkan di Kaltim 39,56 persen. Namun demikian, pihak yang harus menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT), tak sampai 50 persen yang melapor pada tahun lalu.
Untuk wilayah Bulungan, dia menyebutkan sekira 1.700 wajib pajak yang harus menyampaikan SPT. Akan tetapi, yang melapor kurang lebih 360 wajib pajak. Sementara, di Tarakan yang harus menyampaikan SPT sebanyak 4.143 wajib pajak. (Selengkapnya lihat infagrafis)
“Yang melaporkan hanya 1.874 orang,” ujar Samon, Senin (14/1).
Dikatakan Samon, penyumbang pajak terbesar di Kalimantan Utara adalah sektor pertambangan, perkebunan dan pertanian. “Sementara untuk tambak belum menjadi penyumbang pajak daerah,” ujarnya.
Sementara, terkait penurunan pajak daerah pada 2016 dan 2017, menurutnya, pada tahun itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan. Sehingga, beberpa sektor seperti pertambangan mengalami penurunan dalam pelaporan pajak.
“Akibat dari penurunan dan dropnya harga minyak menjadi kendala dalam pencapaian pajak di tahun 2016 dan 2017. Bahkan, di tahun itu, harga batu bara sempat turun. Ekomoni Kaltim-Kaltara menjadi minus,” bebernya.
Di 2019 ini, pihaknya akan berupaya meningkatkan pendapatan daerah, baik Kaltim maupun Kaltara. Namun begitu, dia menyatakan tantangan terbesar yang dihadapi adalah kesadaran wajib pajak. (*/fai/fen)
Kepatuhan Wajib Pajak Kaltara Tahun 2018
