Meski sempat tertekan akibat pandemi Covid-19, penyaluran kredit di Kaltim berhasil bangkit dan mencapai rekor tertinggi pada 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) merinci, pada 2019, posisi penyaluran kredit sebesar Rp 125,01 triliun, kemudian sempat turun pada 2020 menjadi Rp 121,17 triliun akibat pandemi.
Akan tetapi, pada tahun selanjutnya hingga 2023 posisi kredit yang diberikan perbankan terus meningkat hingga Rp 184,52 triliun pada 2023. “Nah untuk tahun ini sampai September 2024 sudah mencapai Rp 182,18 triliun. Posisi tersebut bersifat sementara dan kemungkinan besar terus meningkat dan melewati realisasi tahun sebelumnya,” beber Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana, Kamis (12/12).
Berdasarkan jenisnya, posisi kredit yang disalurkan sebagian besar digunakan sebagai investasi. Hingga September 2024 angkanya mencapai Rp 80,95 triliun atau 44,43 persen dari total kredit. Lalu penyaluran kredit untuk modal kerja sebanyak Rp 65,61 triliun (36,02 persen) dan sisanya untuk konsumsi sebesar Rp 35,61 triliun (19,55 persen).
“Hingga September 2024, bank pemerintah telah menyalurkan kredit Rp 108,56 triliun atau 59,59 persen dari total kredit. Terbanyak disalurkan oleh bank swasta mencapai Rp 68,64 triliun atau 37,68 persen. Kemudian diikuti oleh bank asing dan bank campuran Rp 4,41 triliun atau 2,42 persen dan oleh bank perkreditan rakyat sebesar Rp 576,13 miliar atau 0,32 persen,” ungkap Yusniar.
Kenaikan penyaluran kredit ini menunjukkan optimisme pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi Kaltim yang semakin membaik. Sektor pertambangan menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan kredit di Kaltim.
Hal ini tidak mengherankan mengingat sektor tambang merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Pada 2023, sektor pertambangan menyerap porsi terbesar dari total penyaluran kredit. Selain pertambangan, sektor jasa dan perdagangan juga mengalami pertumbuhan penyaluran kredit yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di berbagai sektor di Kaltim semakin dinamis.
Kredit disalurkan sebagian besar kepada 17 lapangan usaha. Sebanyak Rp 146,57 triliun atau 80,45 persen disalurkan kepada kegiatan usaha.
Sisanya, kepada bukan lapangan usaha sebesar Rp 35,61 triliun atau 19,55 persen. Mencakup kredit rumah tinggal, flat, apartemen, rumah toko (ruko) atau rumah kantor (rukan), kendaraan bermotor dan lainnya.
“Jika dilihat dari perkembangannya, jumlah kredit yang disalurkan kepada 17 lapangan usaha cenderung meningkat dari Rp 111,26 triliun pada 2021 menjadi Rp 146,57 triliun pada September 2024. Posisi kredit September 2024 sudah lebih tinggi dari posisi kredit 2023, mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian masyarakat terus menunjukkan peningkatan dengan adanya pembangunan berbagai sektor lapangan usaha,” papar Yusniar.
Selaras dengan penyaluran kredit kepada bukan lapangan usaha yang juga meningkat. Menggambarkan bahwa permintaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, rumah usaha dan kendaraan juga terus naik.
Sektor pertambangan menjadi sektor yang paling banyak menyerap kredit. Hal ini sejalan dengan dominasi sektor tambang dalam perekonomian Kaltim. Selain pertambangan, sektor jasa dan perdagangan juga menjadi tujuan utama penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di berbagai sektor di Kaltim semakin dinamis.
Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Kaltim juga terpantau sehat. Artinya, kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit seimbang dengan dana yang dihimpun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan di Kaltim cukup likuid dan mampu menghadapi berbagai tantangan. (ndu/jnr)
