PROKAL.CO, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan keuangan berkelanjutan melalui penerbitan Social Bond atau Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan senilai Rp5 triliun.
Obligasi ini menjadi bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan target total dana hingga Rp20 triliun.
Antusiasme investor terhadap penerbitan ini tercermin dari oversubscription sebesar Rp6,57 triliun atau 1,31 kali dari target awal.
Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis dan arah strategis BRI dalam mewujudkan keuangan yang berorientasi pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Penandatanganan perjanjian penerbitan obligasi dilakukan pada Rabu, 18 Juni 2025, di Kantor Pusat BRI Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh jajaran direksi BRI, termasuk Direktur Utama Hery Gunardi, serta para perwakilan dari perusahaan penjamin emisi dan lembaga pendukung lainnya.
Baca Juga: Merek Lokal Rasa Global: Labuna Tembus FHA Singapura Lewat BRI UMKM EXPO(RT)
Inisiatif Sosial Strategis dari BRI
Hery Gunardi menyampaikan bahwa BRI menjadi bank pertama di Indonesia yang menerbitkan Social Bond, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pembiayaan berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa saat ini, instrumen keuangan sosial masih sangat terbatas di pasar domestik.
"Langkah ini memperkuat posisi BRI sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab secara sosial, sekaligus bagian dari strategi diversifikasi sumber pendanaan melalui skema wholesale funding yang lebih kompetitif," ujarnya.
Obligasi ini memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dari PEFINDO, yang mencerminkan prospek keuangan BRI yang sangat stabil. Obligasi ditawarkan dalam tiga seri:
- gh
- Seri A: tenor 2 tahun, bunga tetap 6,45% per tahun
- Seri B: tenor 3 tahun, bunga tetap 6,55% per tahun
- Seri C: tenor 5 tahun, bunga tetap 6,60% per tahun
Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk refinancing proyek-proyek sosial, termasuk pembangunan infrastruktur dasar yang terjangkau, peningkatan akses layanan esensial, penyediaan perumahan murah, dan penciptaan lapangan kerja.
