PROKAL.CO, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya melalui penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025.
Program ini dirancang untuk menjaga daya beli pekerja di tengah tantangan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis: BRI Bantu UMKM Naik Kelas dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Penugasan sebagai bank penyalur BSU ini bukan kali pertama bagi BRI. Sebelumnya, BRI telah dipercaya dalam program serupa pada 2020 dan 2022, di mana jutaan pekerja di Indonesia menerima manfaat langsung dari bantuan tersebut.
Pada 2020, BRI menyalurkan BSU kepada 1,4 juta pekerja. Kemudian pada 2022, jumlah penerima meningkat menjadi 3,2 juta dengan nilai bantuan total mencapai Rp1,92 triliun.
Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyampaikan bahwa keterlibatan BRI dalam penyaluran bantuan sosial mencerminkan komitmen perseroan untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi ekonomi yang menantang.
"Melalui program-program pemerintah yang berpihak pada rakyat, BRI terus mengukuhkan diri sebagai agen pembangunan nasional yang menyediakan layanan keuangan yang inklusif, aman, dan mudah dijangkau," jelasnya.
Baca Juga: BRI Perkuat Layanan Wealth Management, Naikkan Standar FUM untuk Nasabah Prioritas
Sebagai bank dengan jaringan layanan terbesar di Indonesia, BRI menyediakan berbagai kanal pencairan BSU, mulai dari ATM, aplikasi BRImo, mesin CRM/EDC, hingga lebih dari 1,19 juta AgenBRILink yang menjangkau seluruh pelosok negeri.
Ekosistem layanan digital dan jaringan AgenBRILink ini memastikan pencairan dana dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, bahkan di wilayah tanpa kantor cabang.
Program BSU tahun 2025 sendiri kembali diluncurkan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat stimulus ekonomi nasional.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI, bantuan senilai Rp300.000 per bulan akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau di bawah UMP/UMK.
Bantuan juga menyasar guru honorer di bawah Kemendikdasmen dan Kementerian Agama, dengan total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp10,72 triliun, yang akan disalurkan secara sekaligus pada Juni 2025.
