Lamanya kapal berlabuh di suatu tempat karena harus mengikuti prosedur penanganan virus corona membuat industri pelayaran kesulitan. Biaya operasional membengkak, di lain sisi pendapatan menurun. Pengusaha butuh stimulus.
SAMARINDA - Mewabahnya pandemi virus corona (Covid-19) membuat sektor pelayaran menghadapi tantangan berat. Namun tak banyak yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha selain menanti hadirnya stimulus dari pemerintah untuk menjaga kinerja industri pelayaran.
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Indonesian National Shipowners Association (INSA) Zaenal Arifin Hasibuan menuturkan, stimulus yang dibutuhkan industri pelayaran seperti pemberian kelonggaran pembayaran pinjaman bank, penjadwalan kembali pembayaran pinjaman bank, dan penghapusan pajak (PPN dan PBBKB) atas BBM.
Stimulus lain yang dibutuhkan seperti harga bahan bakar minyak (BBM) yang kompetitif dan pasokan BBM yang stabil, diskon biaya-biaya di pelabuhan, dan diskon suku bunga pinjaman. “Pelayaran nasional juga membutuhkan dispensasi penundaan pengurusan sertifikat-sertifikat kapal, sepanjang sertifikat tersebut dapat ditunda dan tidak membahayakan jiwa pekerja dan kapal,” ujarnya.
Zaenal mengatakan, kesulitan di dunia pelayaran dirasakan hampir seluruh pelaku usaha. Termasuk di Kaltim. Sebab, saat ini dunia pelayaran masih dihadapkan sejumlah tantangan besar, seperti tingginya harga bunker bahan bakar low sulfur dan masih tingginya bunga bank untuk pembangunan kapal yang membuat pelayaran kian tidak kompetitif.
“Dunia pelayaran memang sudah sulit dengan berbagai tantangan, lalu ditambah dengan penyebaran Covid-19 yang membuat barang dan manusia yang selama ini diangkut menurun drastis,” tambahnya.
Pihaknya mencatat penurunan volume kargo, baik pada ekspor-impor yang terdampak seperti ke Tiongkok yang menurun hingga 18 persen dan merembet ke negara tujuan lain, seperti Singapura dan Korea Selatan. Begitu juga pada kargo domestik, distribusi nasional turun 5-10 persen.
“Lalu biaya di pelabuhan juga lebih lama. Adanya penyemprotan disinfektan kapal, pemeriksaan kesehatan kru kapal, dan pemeriksaan riwayat perjalanan kapal. Lamanya berlabuh berdampak pada biaya operasional kapal,” ujarnya.
Belum lagi, kebijakan jarak fisik dan kerja dari rumah juga berdampak pada kinerja instansi di darat karena banyak yang membatasi jam kerja, termasuk tenaga operasional di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, terkait kepengurusan sertifikat kapal dan kesyahbandaran.
“Selain itu, pelayaran kita juga mengalami kendala docking kapal. Sebab sejumlah galangan mengurangi jumlah pekerja di lapangan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19,” tuturnya.
Menurutnya, meminimalisasi pekerjaan docking kapal membuat perawatan kapal-kapal yang sedang docking terkendala. Entah sampai kapan dan kapal lainnya harus antre lama untuk docking dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut turut memukul sektor pelayaran yang saat ini sedang terjadi penurunan kinerja industri terkait lainnya, seperti logistik, asuransi, galangan, hingga suku cadang kapal.
“Kita butuh stimulus, sebab saat ini kami hanya bisa bertahan. Dengan berbagai tantangan yang ada, kondisi saat ini benar-benar sulit bagi semua sektor,” pungkasnya. (ctr/ndu/k18)
Editor : izak-Indra Zakaria