Pelaku industri perhotelan Balikpapan harap-harap cemas. Sebab pemerintah pusat telah menerbitkan kebijakan terkait pemangkasan anggaran yang signifikan. Termasuk kegiatan seremonial yang dipangkas hingga 59 persen.
Surat Edaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor S-37/MK.02/2025 yang diterbitkan awal tahun ini terkait efisiensi belanja kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi kabar buruk. Di dalamnya terdapat pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Ini bakal berdampak pada industri perhotelan Balikpapan.
Anggaran untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) dipangkas sebesar Rp 256,1 triliun. Surat tersebut adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto, yang memerintahkan penghematan anggaran pada berbagai sektor.
Ya, salah satu sektor yang terpengaruh adalah sektor perhotelan, yang sangat bergantung pada kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah, seperti seminar, rapat, dan pelatihan.
"Pemangkasan anggaran ini jelas berdampak pada industri perhotelan, terutama di kota-kota besar seperti Balikpapan, yang sering menjadi tuan rumah untuk berbagai kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan pelatihan dari pemerintah," beber Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan Soegianto, Rabu (29/1).
Menurut data yang tercantum dalam Inpres Nomor 1/2025, sejumlah item yang dipangkas termasuk kegiatan seremonial yang berkurang hingga 56,9 persen, rapat dan seminar dipangkas 51,5 persen, serta pendidikan dan pelatihan (diklat dan bimtek) mengalami pemangkasan 36,5 persen. Hal ini tentu saja akan memengaruhi tingkat hunian hotel yang biasa dipenuhi oleh peserta kegiatan-kegiatan tersebut.
Menanggapi pemangkasan anggaran tersebut, pelaku industri perhotelan di Balikpapan tidak tinggal diam. Soegianto menegaskan bahwa mereka harus mencari cara untuk berinovasi dan memperluas pasar, baik dari sektor pemerintah maupun swasta.
Salah satu upaya yang sedang digencarkan adalah mencari kegiatan atau event yang tidak bergantung pada anggaran pemerintah. Dengan kata lain, sektor swasta perlu semakin berperan dalam menggelar acara yang dapat menarik pengunjung, baik domestik maupun internasional.
"Kami harus mencari pasar baru dan berinovasi, misalnya dengan menggandeng sektor swasta untuk menggelar berbagai acara yang tidak bergantung pada anggaran pemerintah. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menjalin kerjasama lebih erat dengan berbagai pihak," sebut Soegianto.
Walau demikian, Soegianto menuturkan, industri perhotelan di Balikpapan tetap optimistis bahwa kota ini akan terus berkembang sebagai destinasi wisata dan tempat penyelenggaraan event-event besar. "Kunci utama untuk bertahan dan berkembang adalah inovasi, kreativitas, serta kerjasama yang kuat antara sektor pemerintah dan swasta," timpalnya.
Derry Indrawardhana, selaku Sekretaris DPC PHRI Balikpapan, juga menyatakan bahwa sektor perhotelan harus lebih kreatif dalam menghadapi situasi ini. “Sebelumnya, kami sudah mendapatkan pasar yang cukup besar dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Namun dengan pemangkasan anggaran ini, kami harus mencari cara untuk menarik lebih banyak event, baik yang berbasis pemerintah maupun dari sektor swasta,” ujarnya.(*)
Editor : Indra Zakaria