Pemerintah pusat menggelontorkan Rp33 miliar untuk membantu warga miskin di Banjarmasin yang terdampak Covid-19. Dengan uang sebanyak itu, tiap warga akan mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebesar Rp600 ribu per orang.
----
“Tahap pertama ini penyampaian BPNT mulai disalurkan, diserahkan kartu ATM dan buku tabungan BRI,” terang Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Iwan Ristianto kemarin.
Dibeberkannya, mereka yang mendapat BPNT ini adalah keluarga miskin yg terdapat di dalam Basis Data Terpadu (BDT). Sekarang namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Banjarmasin mendapat tambahan BPNT sebanyak 7.248 KK,” bebernya.
Sebelumnya terang Iwan, jumlah KK warga miskin di Banjarmasin yang terdaftar dalam DTKS ada sebanyak 41 ribu. Nah sebelum pandemi Covid-19, dari jumlah itu, ada sebanyak 20.315 KK yang sudah menerima BPNT. “Ada sekitar 20.000 lebih yang belum menerima program ini,” terangnya.
Selain menambah jumlah penerima BPNT, pemerintah juga menambah penerima tambahan bansos tunai (BST) kepada 13.952 KK. “Untuk program BPNT penerima mendapatkan sembako dengan nilai Rp200 ribu per KK setiap bulan, sedangkan program BST mendapatkan Rp600 ribu per KK untuk 3 bulan,” ujar Iwan.
Selain program itu, pemko juga menggelontorkan dana melalui APBD kepada warga miskin baru yang terdampak pandemi Covid-19. Dari data pemko, warga miskin yang terdampak jumlahnya sekitar 52.000 orang dari data RT di 52 kelurahan.
Mereka ini selain mendapat uang tunai Rp250 ribu, juga mendapat sembako selama masa PSBB di Banjarmasin. Sembako yang diterima meliputi beras 5 Kilogram (Kg), minyak goreng 1 liter, 1 kaleng susu, 6 bungkus mie instan, dan 1 kotak teh celup. “Bantuan ini mulai besok (hari ini) dibagikan,” ujar Iwan.
Iwan menegaskan, bantuan sembako dan uang tunai ini bukan untuk mereka yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui BPNT dan BST. “Ini khusus warga miskin baru karena terdampak Covid-19,” tegasnya.
Iwan mengatakan, baru digelontorkannya bantuan kepada warga miskin baru yang terdampak ini lantaran belum tersedianya lengkap sembako yang akan diserahkan. “Anggaran sudah tersedia. Penyaluran berkaitan dengan ketersediaan. Tapi mulai besok (hari ini) ini sudah disalurkan,” ujarnya.
Terpisah, Lurah Surgi Mufti Banjarmasin Farid Ridhony mengatakan, pihaknya tinggal menunggu data dari Dinsos Banjarmasin untuk menyerahkan sembako dan uang tunai kepada warga terdampak. “Datanya ada di Dinsos. Sembako dan uang tunainya sudah ada di tempat kami,” terang Farid kemarin.
Ditempatnya, ada sebanyak 949 KK yang mendapat bantuan sembako dan uang tunai ini. Jumlah tersebut terangnya mengalami pengurangan dari yang diajukan semua RT sebanyak 1.300 an KK. “Kami serahkan melalui RT yang akan diserahkan ke warga mereka sesuai data Dinsos,” ujarnya.
Sementara itu, daerah -daerah di Kalsel mulai mencocokan dan memvalidasi data jumlah warga miskin. Kemarin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat rekonsiliasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bersama pemerintah kabupaten/kota di gedung Idham Chalid, Senin (27/4).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa rekonsiliasi dilakukan Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota untuk memantapkan validasi data jumlah penerima bantuan jaring pengaman sosial yang terdampak pandemi Covid-19."Pemberian bantuan ini dilakukan dalam rangka penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun yang tidak menerapkannya," katanya.
Disampaikannya, dalam rapat rekon tersebut mereka bersama pemkab dan pemko se-Kalsel tengah mencocokkan data bantuan sosial (bansos). "Sebab, bansos yang diberikan berasal dari beberapa sumber dana. Baik dari APBN maupun APBD. Jadi, perlu dicocokkan," ucapnya.
Dikatakan Sekda, Pemprov Kalsel akan membantu para Kepala Keluarga (KK) yang terdampak baru dengan skema sharing 30:70. "30 persen dari APBD Pemprov Kalsel, sedangkan 70 persen dari APBD kabupaten dan kota," ucapnya
Sementara itu, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalimantan Selatan, Wahyuddin menuturkan bahwa pemerataan pemberian bantuan sosial saat ini lebih di kedepankan pemerintah. "Karena kondisi pandemi ini berdampak kepada banyak pihak," tuturnya.
Lanjutnya, pendataan masyarakat yang terdampak menjadi poin yang krusial dalam pemberian bantuan agar tepat sasaran. "Saya memprediksi ada warga miskin baru karena mengalami penurunan ekonomi akibat Covid 19," pungkasnya.
___
Ribuan Orang Kehilangan Pekerjaan
Mewabahnya virus corona membuat industri mikro dan kecil (IMK) di Banua tak berdaya. Turunnya daya beli masyarakat, mengakibatkan banyak IMK bangkrut dan memilih menutup usaha. Dinas Perindustrian Kalsel mencatat, hingga kini sudah ada 2.457 orang di bidang IMK kehilangan pekerjaan.
Kepala Dinas Perindustrian Kalsel Mahyuni mengatakan, IMK yang banyak terdampak pandemi virus corona ialah para pembuat kain sasirangan, busana, makanan dan minuman. "Penjualan mereka jatuh selama pandemi. Maka dari itu, dari data terakhir ada 2.457 orang yang kehilangan pekerjaan," katanya, kemarin.
Dia mengungkapkan, untuk membantu orang-orang di IKM yang kehilangan pekerjaan, Dinas Perindustrian Kalsel akan mencoba membuat program bimbingan teknis dengan melibatkan para IKM. "Kami akan menggeser beberapa kegiatan untuk mereka," ungkapnya.
Ditambahkannya, kegiatan-kegiatan yang akan mereka geser untuk membantu para IKM diantaranya Bimtek busana muslim se-Kalsel, Bimtek olahan pangan berbasis daging itik Alabio di HSU, Bimtek perbengkelan lemari aluminium di Tanah Bumbu, Bimtek pembuatan keramik tanah liat di Banjarbaru dan lain-lain.
"Kegiatan-kegiatan ini akan kami ganti dengan Bimtek yang bermanfaat untuk penanganan Covid-19, sekaligus membantu para IMK sesuai dengan arahan Pak Gubernur Kalsel Paman Birin," tambahnya.
Bimtek yang dimaksud ialah pembuatan APD hazmat suit, pembuatan masker kain, pembuatan bilik antiseptik herbal dan pembuatan minuman herbal. "Untuk pembuatan APD kami targetkan 500 pcs, masker 20 ribu, bilik antiseptik 8 dan jamu 500 botol," ujar Mahyuni.
Dia menuturkan, IMK yang dilibatkan dalam proses pelatihan atau Bimtek nantinya akan memperoleh ilmu dan keterampilan. Serta pendapatan dari insentif pembuatan produk. "Sedangkan, hasil produk akan dimanfaatkan untuk paramedis dan masyarakat. Nanti kami serahkan ke tim gugus tugas, karena mereka yang bisa memetakan di mana saja yang memerlukan," tuturnya.
Sementara itu, selain sektor IMK mewabahnya virus corona juga benar-benar sudah membuat babak belur dunia usaha. Bagaimana tidak, hingga pertengahan April Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel mencatat sudah ada 34 perusahaan di Banua yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya untuk mengurangi biaya operasional.
Kepala Disnakertrans Kalsel, Siswansyah mengatakan, dari 34 perusahaan tersebut tercatat ada 399 karyawan yang terkena PHK. "Selain itu, ada 2.169 karyawan yang sudah dirumahkan," katanya.
Dia mengungkapkan, jumlah itu kemungkinan masih akan terus bertambah. Pasalnya, pandemi Covid-19 masih belum teratasi. "Mungkin ada juga perusahaan yang belum melapor ke kami. Jadi bisa jadi tenaga kerja yang dirumahkan menembus angka 20 ribu orang," ungkapnya.
Disampaikan Siswansyah, perusahaan yang mem-PHK dan merumahkan karyawannya paling banyak berada di sektor perhotelan dan jasa bongkar muat barang di pelabuhan.
"Karena selama corona mewabah, okupansi hotel sangat jauh menurun. Begitu juga bongkar muat barang, saat ini sangat sedikit barang yang datang di pelabuhan. Mau tidak mau mereka melakukan pengurangan karyawan," ucapnya.
Melihat fenomena tersebut, dia menuturkan bahwa Pemprov Kalsel sudah mendata para pekerja yang terdampak terhadap pandemi virus corona untuk diberi stimulan. "Tercatat ada 9 ribu pekerja yang terdampak dan akan diberi stimulan setiap bulan," tuturnya.
Lanjutnya, stimulan yang diberikan sendiri ialah berupa paket bahan pokok senilai Rp200 ribu. "Rencana mulai akhir April ini mulai dibagikan, hingga tiga bulan ke depan," beber Siswansyah. (mof/ris/ay/ran)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin