BANJARMASIN - Pejabat eselon II dan beberapa staf ASN Pemprov Kalsel sempat terkejut. Mereka diwajibkan tes rapid antigen sebelum masuk ke Gedung Ideham Chalid Perkantoran Pemprov di Banjarbaru saat rapat koordinasi.
Kewajiban tes rapid antigen ini, secara khusus diminta langsung oleh Pj Gubernur Kalsel, Safrizal. “Kegiatan seperti ini harus dilakukan ketika dilakukan rapat dengan jumlah peserta banyak, tak boleh tidak,” tegasnya.
Dia memastikan, ketika rapat semua peserta harus kembali dilakukan tes rapid antigen. Tak hanya ASN, siapapun yang ada di dalam ruangan harus dites dulu. “Ini salah satu upaya screening awal. Jangan sampai yang masuk membawa virus dan menularkan ke orang lain,” ujarnya.
Lalu bagaimana dengan hasil tes kemarin? Dari puluhan ASN, terdeteksi satu eselon II dan tiga orang staf yang hasilnya positif Covid-19. “Saya sudah minta dengan Pj Sekda untuk menyusun SOP, bahwa dalam acara-acara termasuk rapat, agar dilakukan screening rapid antigen,” ujar Safrizal.
Seperti diketahui, Safrizal ditunjuk oleh Mendagri Tito Karnavian sebagai Pj Gubernur Kalsel, salah satunya adalah untuk menekan penularan Covid-19 di Kalsel. Kebijak tes rapid antigen ini salah satu yang diterapkannya.
“Ini diberlakukan untuk melindungi dan mengurangi resiko penularan, sehingga zona di Kalsel yang sekarang sudah oranye dapat ditekan jadi kuning bahkan jika memungkinkan bisa hijau,” sebutnya.
Tak tanggung-tanggung, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Kewilayahan Kemendagri itu menjanjikan, dia akan meminta ke pemerintah pusat jika stoknya terbatas. “Kita targetkan sebanyak mungkin. Kalau kurang stok, saya bantu di pemerintah pusat,” katanya.
Dia menyayangkan rendahnya capaian vaksinasi di Kalsel di tahap pertama lalu. Dari laporan yang disampaikan Dinas Kesehatan Kalsel dari 100 persen tenaga kesehatan yang harusnya divaksin hingga akhir Februari mendatang, sampai kemarin baru 65 persen.
Mendengar masih tersendatnya vaksinasi untuk tenaga kesehatan ini, dia meminta agar dalam waktu akan rapat koordinasi bersama semua bupati dan wali kota. "Saya meminta dilakukan percepatan penyelesaian vaksinasi ini. Nanti pada rapat dengan kabupaten dan kota akan saya tanyakan langsung, apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya,” ucapnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel M Muslim menjelaskan belum tercapainya target vakisnasi untuk tenaga kesehatan ini, lantaran adanya syarat yang tak bisa dipenuhi oleh sebagian tenaga kesehatan. “Kan ada syarat untuk aman divaksin. Ini salah satu kendalanya,” ujarnya kemarin.
Dia memberi contoh, saat vaksinasi tahap awal lalu orang yang memiliki tekanan darah mencapai 120 tak diperbolehkan. Sekarang, dengan adanya perubahan dan kelonggaran beberapa ketentuan, tekanan darah 140 sudah diperbolehkan. “Dulu yang memiliki penyakit diabetes juga tak boleh, sekarang sudah bisa. Kami yakin akhir Februari nanti capaian akan tinggi, seiring yang memenuhi syarat juga tinggi,” yakinnya. (mof/ran/ema)
Editor : izak-Indra Zakaria