TOK! Diputuskan, pemungutan suara ulang Pilkada akan digelar lusa... Pembaca, itu cuma harapan, bukan warta.
================================
Oleh: Muhammad Syarafuddin
Editor Halaman Metropolis Radar Banjarmasin
================================
Namanya juga berharap, boleh-boleh saja. Kan tak sampai memaksa. Karena ternyata PSU masih lama sekali.
Menengok kalender, untuk Pilwali Banjarmasin dijadwalkan pada 28 April nanti. Disusul Pilgub Kalsel pada 9 Juni mendatang.
Tak sabaran bukan karena hobi memilih. Saya tak berhak mencoblos. Karena tinggal di Banjarmasin Timur, bukan Banjarmasin Selatan tempat PSU dihelat.
Tapi karena sudah waswas. Semakin lama PSU, rasanya suhu politik semakin menggerahkan.
Hari ini, membuka media sosial disuguhi perang komentar dan meme. Antar kubu pendukung, petahana versus penantang, berlomba membela jagoannya. Membacanya saja jeri.
Dalam perdebatan, terutama ketika tak sedang berhadapan dengan lawan bicara, hanya memencet gawai, mudah sekali untuk tergelincir.
Kalau stok argumen keburu habis sementara kepala terlanjur panas, biasanya akan beralih ke makian. Dan makian hanya mengundang lebih banyak tanda seru.
Dalam situasi begitu, yang netral dan coba menengahi pun bisa dituding. Minimal dicurigai.
Keadaan semakin mengeruh ketika buzzer ikut dikerahkan. Menghadapi pendengung yang identitas akunnya sumir, sebijak-bijaknya adalah menghindar.
Mengelak saja, buat apa meladeni. Mereka dikasih duit, kita malah boros data.
Jika buzzer adalah ilegal, lalu bagaimana menghadapi media legal? Kalau Anda merasa media itu partisan, gampang, tinggal pindah saluran atau jangan dibaca.
Intinya, jangan terpancing. Terprovokasi karena perbedaan pilihan politik itu konyol.
Kata pepatah: kalah jadi abu, menang jadi arang. Pengecualian, pepatah itu tak berlaku untuk Dewa Kipas kalah dan diganjar hadiah.
Kembali pada PSU, setelah menyimak diskusi beberapa jurnalis senior, saya sepakat. Demi menghindari kampanye terselubung yang rawan, sebaiknya kampanye dibolehkan saja.
Masing-masing kandidat dijatah. Tanggal berapa dan kampanye di mana, digilir. Asalkan jangan jor-joran, karena masih pandemi.
Namun, kalau aturan yang melarang kampanye menjelang PSU tak bisa direvisi, artinya wasit di lapangan yang harus lebih tegas.
Bawaslu harus berhenti mengandalkan sosialisasi. KPU pun harus lebih garang dalam menjatuhkan sanksi. Masa dikasih anggaran miliaran rupiah cuma buat mengimbau?
Dampaknya, kalau pengawasannya longgar, konflik pun meletup. Contoh insiden di Masjid Nurul Iman di Kelurahan Pemurus Baru pada akhir Maret kemarin.
Menyangkut kasus itu, mengulas siapa yang benar dan salah sudah tak relevan. Karena publik cuma disuguhi klaim demi klaim.
Betul, penyelidikan telah dinaikkan kepolisian menjadi penyidikan. Tapi ketimbang unsur pidana, sebenarnya kasus itu lebih kental unsur politiknya.
Bayangkan, baru satu insiden sudah segaduh ini. Sementara PSU masih lama, apa saja bisa terjadi dalam 60 hari ke depan.
Pesan di atas ditujukan kepada penyelenggara pemilu. Sedangkan kepada para kandidat dan timses, tolong berhati-hati dalam menggunakan narasi agama.
Sungguh, andaikan sampai rusuh, dijamin kita semua merugi dunia wal akhirat.
Mending energi yang meluap-luap itu dialihkan untuk mengurusi masalah lain yang lebih penting.
Contoh pembukaan sekolah, jalan dan permukiman yang dikepung banjir rob, atau rumah sakit yang kewalahan menangani pasien covid.
Pastinya, masalah-masalah di atas takkan bisa dituntaskan oleh masyarakat yang terpecah-belah. (*)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin