BANJARMASIN – Dengan data yang dimilikinya, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi yakin PPKM harus diturunkan ke level 3. Pemko pun berencana menyurati pemerintah pusat untuk “mendebat” keputusan penetapan level 4.
Evaluasi mingguan PPKM di Banjarmasin mengacu pada pedoman yang diterbitkan Menko Luhut Binsar Panjaitan. Jika konsisten dengan pedoman itu, Machli yakin Banjarmasin semestinya keluar dari level 4.
Indikatornya mencakup kasus positif per pekan, yakni 39,71 per 100 ribu penduduk. Artinya level 2. Lalu indikator kasus perawatan per pekan, 17,16 per 100 ribu penduduk. Ini masuk level 3. Dan terakhir, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di angka 16,85 persen. Kembali ke level 2.
Bahkan, angka kematian juga menurun. Yakni 3,1 per 100 ribu penduduk. Setidaknya bisa turun ke level 3.
Ia juga mengklaim, pembuatan data ini juga sesuai dengan milik Pemprov Kalsel.
Jadi apakah PPKM level 4 diperpanjang sampai 20 September atau tidak, ia menyerahkan sepenuhnya kepada wali kota. “Yang jelas, hitung-hitungan kami di level 3,” tegasnya kemarin (8/9).
Upaya lain, Juru Bicara Satgas COVID-19 Banjarmasin itu akan mencocokkan data daerah dengan pusat.
Tak sekadar pencocokan, bahkan menyurati Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). “Sekaligus saja kami berkirim surat,” pungkasnya.
Diwartakan sebelumnya, Banjarmasin termasuk di antara 23 kabupaten dan kota di luar Pulau Jawa dan Bali yang diinstruksikan pusat untuk memperpanjang PPKM level 4.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengaku sudah pasrah. Ia bingung, mengapa hasil evaluasi di daerah selalu berbeda dengan pusat. Tapi ia memastikan, bakal ada pelonggaran-pelonggaran di sektor ekonomi.
Ia menduga, penyebab perbedaan evaluasi ini lantaran pusat melihat mobilitas penduduk Banjarmasin yang masih tinggi. “Sebetulnya kami sudah bekerja keras, sampai aparat membuat penyekatan,” kata Ibnu. (war/fud/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin