ORANG Indonesia memiliki kecenderungan untuk menciptakan singkatan dan akronim baru dalam kecepatan tinggi.
-- Oleh: Muhammad Syarafuddin, Editor di Radar Banjarmasin
Pernyataan itu milik Robert Cribb. Dalam kata pengantar Kamus Sejarah Indonesia yang ia tulis bersama Audrey Kahin.
Indonesianis asal Australia itu rupanya kewalahan saat menyusun lampiran yang berisi daftar singkatan dan akronim. Seperti ABRI, Babinsa, CSIS, Deplu, Inpres dan seterusnya.
Diterbitkan tahun 2004, kamus itu diterjemahkan dari versi Bahasa Inggris pada 2012. Sembilan tahun berlalu, artinya lampiran Cribb sudah kedaluwarsa.
Karena selama pandemi telah ditambahkan prokes, 3T, 3M (bukan menguras, menutup dan mengubur), PSBB, KPC-PEN, isoter, isoman, BST, PPKM, PJJ dan PTM.
Tampaknya, semakin gawat keadaan, semakin perlu pula memikirkan singkatan dan akronim baru.
Dari semuanya, sudah pasti singkatan yang paling populer adalah PPKM. Apalagi yang dikasih embel-embel level 4.
Karena membuat guru dan murid patah hati. Mereka baru saja kembali ke kelas, malah disuruh belajar daring lagi.
Orang tua siswa yang sudah menarik napas lega pun kembali mengalami sesak napas.
Selama satu setengah tahun terakhir, pembukaan sekolah (sengaja menghindari pemakaian singkatan PTM) adalah kabar terbaik yang pernah kita dengar.
Saking baiknya, meskipun secara terbatas, pembukaan sekolah boleh disebut sebagai kado untuk masyarakat Banjarmasin dalam momen milad kota ke-495.
Pemerintah pusat sendiri memiliki alasan kuat untuk membubarkan kegembiraan ini.
Level 4 ditetapkan karena vaksinasi di daerah masih rendah. Data yang sulit disangkal. Mengingat cakupan vaksinasi di Banjarmasin baru 43 persen. Belum sampai separuh.
Solusinya, orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk divaksin sebaiknya segera berpikir ulang.
Lalu, dari segi program, vaksinasi harus lebih memperhatikan efektivitasnya ketimbang seremoninya.
Menyangkut pengumuman untuk kembali pada PPKM level 4, bukan berarti keputusan pusat tak bisa didebat. Kalau perekonomian sudah dilonggarkan, mengapa pendidikan justru diperketat.
Sementara keduanya sama-sama penting. Menyekat yang pertama bisa menyebabkan kelaparan. Membatasi yang kedua bisa menyebabkan kebodohan.
Di samping itu, sekolah adalah lingkungan tertutup. Artinya lebih mudah diawasi. Guru bisa menegur siswa yang mengabaikan masker. Hal serupa juga berlaku untuk kampus.
Bandingkan dengan pasar tradisional. Ini lingkungan yang sangat terbuka. Anda pasti nekat jika menegur pedagang atau pembeli yang batuk-batuk dengan masker melingkar di leher.
Membaca berita terakhir, pada 27 September nanti, akan digelar rapat evaluasi untuk memutuskan nasib rencana pembukaan sekolah.
Dalam angan-angan, pemko bakal memberontak terhadap pusat. PAUD, SD dan SMP negeri maupun swasta tetap dibuka. Apapun status levelnya nanti.
Sedangkan dalam skenario normal, pemko akan manut dan meminta masyarakat kembali bersabar dan memaklumi.
Sayang, kita belum memiliki singkatan atau akronim untuk kegilaan berjilid-jilid ini. (*)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin