Pemko Banjarbaru melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memastikan, anggaran untuk tahun ini sudah siap digunakan.
Kepala BPKAD Banjarbaru, Jainudin mengatakan, dari total Rp1,5 triliun anggaran yang ada di kas daerah, sudah disiapkan sesuai keperluan setiap SKPD. "Tinggal menunggu tahapan pihak dinas saja, kalau proses lelang selesai maka anggaran akan dikeluarkan," katanya, Jumat (23/2).
APBD itu, ujar Jainudin, akan digunakan untuk membiayai seluruh keperluan belanja daerah. Salah satunya untuk anggaran pendidikan sekitar 20 persen atau setara dengan Rp 300 miliar. “Kemudian pembangunan infrastruktur pelayanan publik sebanyak 31,45 persen atau setara dengan Rp 478 miliar, serta untuk perluan lainnya," tambahnya.
Lebih jauh, Zainudin menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur itu berupa gedung, jalan, irigasi dan sanitasi serta proyek lainnya. "Realisasi pelaksanaan anggaran yang sudah disusun tinggal menunggu dokumen belanja yang diajukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," tandasnya.
Menurut Jainudin, realisasi belanja tahun anggaran 2023 Pemko Banjarbaru mencapai 92 persen dari total APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,512 triliun setelah perubahan.
Menanggapi hal itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarbaru, Nurkhalis Anshari menyatakan bakal meninjau secara seksama terlebih dahulu apa yang disampaikan Kepala BPKAD saat laporan pertanggung jawaban.
"Bahwa capaian anggaran yang menyentuh angka 92 persen tersebut nanti akan dilihat dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran 2023, kita melakukan pemeriksaan dari BPK kemudian juga di laporan pertanggungjawaban APBD sehingga kita tahu data realisasi yang digunakan," terang legislator PKS tersebut.
Lebih lanjut, Nuskhalis yang juga Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru ini, capaian-capaian tersebut tetap harus menyeimbangkan program yang bersifat fisik dengan peningkatan pembangunan sumber daya manusia.
Ia juga menyampaikan bahwa Banggar terus berupaya mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun.
Hal itu menurut Khalis dilakukan agar program yang telah direncanakan segera dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
"Kami juga mendorong Pemko Banjarbaru untuk segera menerbitkan dan menetapkan berbagai kebijakan, dalam rangka mendorong realisasi percepatan APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mengeluarkan berbagai produk hukum," pungkasnya.