TANJUNG REDEB – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdampak bagi perekonomian masyarakat. Para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) paling merasakan dampaknya. Tak sedikit dari mereka mengalami kerugian dan penurunan omzet. Bahkan ada yang memilih tutup karena sulit mendapatkan pelanggan.
Kondisi ini jadi perhatian Pemkab Berau. Wakil Bupati Berau, Gamalis mengatakan, pihaknya telah menggelar pertemuan membahas upaya-upaya yang dilakukan agar pelaku UMKM terdampak kebijakan PPKM mendapat bantuan. Dikatakannya, dari hasil pertemuan bersama bupati, pihaknya akan berupaya mendapatkan suntikan dana baik dari Pemerintah Provinsi Kaltim maupun pihak ketiga untuk bantuan bagi masyarakat terdampak. “Khususnya bagi pelaku UMKM di Bumi Batiwakkal,” kata Gamalis, kemarin (16/7).
Dikatakannya, upaya ini dilakukan sebagai antisipasi kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat hingga 2 Agustus 2021 mendatang. “Kemungkinan akan ada perpanjangan PPKM Darurat sampai 2 Agustus. Tentunya UMKM yang paling terdampak. Tapi kita berharap hanya sampai 20 Juli saja,” lanjut Gamalis.
Karena itu, dalam waktu dekat pemkab akan memanggil pihak perusahaan membicarakan mengenai bantuan itu. Dikatakan Gamalis, pihak perusahaan dilibatkan karena lonjakan kasus Covid-19 yang berujung diberlakukannya PPKM Darurat berawal dari klaster perjalanan pihak perusahaan. Untuk partisipasi, pemkab meminta dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan digelontorkan membantu masyarakat yang terdampak di lingkungan perusahaan mereka masing-masing.
“Sifatnya bantuan bagi masyarakat lingkar perusahaan. Di luar itu (lingkar perusahaan) kami (pemkab) yang akan bantu,” jelasnya.
Gamalis menyebutkan, pemkab berupaya memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dalam bentuk sembako. “Yang jelas kebutuhan pokok. Tapi untuk bantuan beras masih kurang. Karena persediaan beras hanya untuk 7.349 pelaku UMKM. Sementara dari data yang ada, jumlah pelaku UMKM di Berau sebanyak 12.500. Artinya harus ada solusi untuk itu. Ini yang akan kami upayakan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Koordinator Pedagang Tepian Ahmad Yani, Saparuddin mengatakan, adanya PPKM ini membuat para pedagang kesulitan mendapat pelanggan. Karena biasanya pelanggan berkunjung di kawasan tepian pada malam hari. Kondisi ini diperparah adanya kebijakan penyekatan jalan menuju kawasan tepian.
Karena itu, lanjut Saparuddin, untuk sementara waktu, para pedagang memilih tidak berjualan sejak 12 Juli lalu. “Karena kalau tetap jualan di tengah pembatasan ini, kerugian lebih besar daripada yang didapat. Jadi teman-teman tidak berjualan,” ujarnya, kemarin.
Ia mengatakan, awal diberlakukannya PPKM Darurat, memang ada beberapa pedagang yang memilih berjualan. Namun hanya sehari saja karena tidak mendapatkan pelanggan sama sekali.
Kondisi ini diakui Saparuddin cukup mengganggu perekonomian para pedagang. Sebab mereka hanya menggantungkan hidup dari berjualan di kawasan tepian tersebut. “Tidak ada pemasukan lain. Kondisi ini diperparah tidak ada bantuan dari Pemkab Berau, baik berupa uang tunai maupun Sembako,” jelasnya. “Bagaimana mau hidup, tabungan habis, tidak ada bantuan,” imbuhnya.
Dikutip dari jawapos.com, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli 2021.
“Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng), sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini,” kata Muhadjir ditemui saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7) dilansir dari Antara.
Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Namun gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemik ini.
“Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong-royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini,” kata dia.
Sedekah masker, kata dia, juga perlu menjadi perhatian mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal. Ia menuturkan apa pun istilah yang digunakan, baik PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes, maka penanganan Covid-19 tidak akan berhasil.
“Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil,” ujarnya. (hmd/har)
Penyekatan karena Pedagang Bandel
PENYEKATAN jalan di sejumlah titik di Tanjung Redeb dikeluhkan para pedagang kuliner di kawasan tepian Jalan Ahmad Yani, Tanjung Redeb. Mereka menilai penyekatan jalan khususnya menuju kawasan tepian berdampak sepinya pengunjung. Kondisi ini diperparah adanya pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 Wita.
Terkait hal itu, Bupati Berau Sri Juniarsih angkat bicara. Bupati mengaku telah melakukan pertemuan dengan Forkopimda dan instansi terkait membahas permasalahan tersebut. Salah satu yang dibahas bagaimana para pedagang tetap patuh dengan terbitnya instruksi Menteri Dalam Negeri untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19.
“Sudah kami bahas supaya tidak ada penyekatan. Akan tetapi para pedagang harus patuh dengan peraturan,” ujar Sri Juniarsih, kemarin (16/7).
Saat ini Pemkab Berau masih menggodok langkah-langkah yang akan diambil agar perekonomian tetap hidup tapi masyarakat patuh dengan edaran. Apalagi pemkab tidak akan melonggarkan pemberlakuan jam malam dan aturan tidak makan di tempat bagi pedagang kuliner. “Kami usahakan agar pelayanan tetap take away saja,” katanya. “Maksud kami, ekonomi tetap hidup, tapi angka covid-19 bisa ditekan,” imbuhnya.
Diakuinya, sebenarnya Pemkab Berau tidak ada keinginan untuk melakukan penyekatan. Akan tetapi, setelah dilakukan evaluasi saat PPKM mikro masih diberlakukan, banyak pedagang kuliner yang membandel. Meski tidak semua, tetapi masih ada pedagang yang tetap menyediakan kursi dan meja serta melewati jam malam yang sudah ditentukan. “Awalnya kan tidak ada penyekatan. Tapi karena bandel, kami ambil langkah tegas,” jelas Sri Juniarsih.
Jika para pedagang konsisten, lanjutnya, tentu tidak ada penyekatan jalan. Karena itu, bupati tetap mempersilakan para pedagang berjualan tapi tanpa kursi dan meja. “Yang rawan kan tepian Jalan Ahmad Yani dan tepian Jalan Pulau Derawan,” katanya.
Bupati juga mengingatkan para petugas Satgas di Berau agar melakukan penertiban lebih mengutamakan tindakan humanis bukan arogansi. Ia mengaku, tidak segan-segan menegur petugas Satgas yang arogan. “Kami tekankan kepada petugas Satgas agar tidak ada tindakan arogan. Tegur dengan santun,” pungkasnya. (hmd/har)
Editor : uki-Berau Post