SAMARINDA - Ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut pemerintah daerah untuk dapat menangkap peluang besar dalam penyediaan pangan. Sebab, permintaan akan meningkat secara signifikan seiring bertambahnya penduduk.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, pangan merupakan kebutuhan penting yang sudah pasti sangat diperlukan masyarakat. “Sampai kapan pun pangan akan selalu dibutuhkan. Karenanya, kita juga harus siapkan infrastruktur pertanian yang baik. Terlebih, Kaltim sudah dipilih menjadi IKN,” jelasnya, Senin (1/5).
Melalui instansi teknis terkait, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR dan Pera) Kaltim melakukan optimalisasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim.
Kepala Dinas PUPR dan Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan, sejak awal RPJMD 2018-2023, hingga tahun terakhir kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi, Pemprov Kaltim telah membangun bendungan dan jaringan irigasi. “Kita bangun bendungan dan irigasi untuk menyiapkan ketersediaan air di lahan-lahan pertanian, terutama di areal persawahan,” ungkapnya.
Adapun yang sudah dilakukan adalah membangun Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN). Fungsi Bendungan Marangkayu untuk mengaliri lahan irigasi seluas 1.500 hektare di Kecamatan Marangkayu. Sejak 2019 hingga 2022, progres pembangunan Waduk Marangkayu sudah mencapai 90 persen. “Ditargetkan tahun ini sudah akan dilakukan penggenangan waduk,” katanya
Selain untuk mengaliri lahan pertanian, Waduk Marangkayu juga dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan air baku warga Bontang, Marangkayu, dan Muara Badak. Kapasitas direncanakan mencapai 450 liter per detik. Nilai APBD Kaltim yang sudah digelontorkan untuk pembangunan Waduk Marangkayu adalah Rp 13,1 miliar pada 2019, kemudian Rp 3,4 miliar (2021) dan Rp 4,9 miliar (2022).
Selain di Marangkayu, Pemprov Kaltim juga membangun Embung Buluh dan Jaringan Irigasi Sungai Buluh di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun 2019 dilakukan pembuatan jaringan sekunder sepanjang 1.275 meter. Tahun 2020, pembuatan jaringan sekunder sepanjang 1.280 meter.
Lanjut pada 2021 dilakukan pembuatan jaringan primer sepanjang 162 meter, kemudian 2022 dibangun jaringan primer sepanjang 200 meter dan pembuatan jaringan sekunder sepanjang 664 meter. Tahun 2019, Embung Buluh dibangun dengan alokasi APBD Kaltim Rp 2,6 miliar. Jaringan irigasi Sungai Buluh melalui DAK Rp 1,4 miliar.
Lalu pada 2020, APBD Kaltim dikucurkan sebesar Rp 4,1 miliar dengan dukungan DAK Rp 3,2 miliar. Tahun 2021, APBD Kaltim Rp 3,9 miliar dan DAK Rp 2,9 miliar. Tahun 2022 dari DAK Rp 3,3 miliar. “Rencana anggaran tahun 2023 ini kita siapkan di APBD Provinsi Kaltim murni sebesar Rp 4,5 miliar, untuk mendukung infrastruktur pangan di Kaltim,” pungkasnya. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria