TANA PASER–DPRD Paser memanggil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Paser, membahas kerusakan kontainer di Wisata Kuliner (Wiskul) Sungai Tuak. Pedagang setempat mengeluhkan kondisi kontainer lantai duanya yang mulai keropos dan bocor jika hujan. Bangunan ini belum setahun diresmikan dan tidak ada perbaikan. Para pedagang juga dihadirkan dalam rapat ini.
Plt Kepala Disporapar Paser Arief Rahman mengatakan, dia tidak berani untuk menganggarkan untuk perbaikan pada tahun ini, karena pada tahun ini juga baru diresmikan. Disporapar masih menyelesaikan persoalan di sisi keuangan, karena proyek pengerjaan Wiskul seharusnya diselesaikan tahun 2022, namun molor dan progresnya baru 85 persen. Masih ada Rp 637 juta atau 15 persen belum dibayarkan ke pihak ketiga.
Anggaran ini harus diaudit terlebih dahulu oleh Inspektorat.
Disporapar sudah memanggil pihak konsultan dan Bappedalitbang, setelah dipelajari maka proyek perbaikan kontainer ini ditunda dulu.
"Jika kita perbaiki berarti kita numpang di kegiatan lama, jadi kegiatan yang baru tidak ada tanggung jawab sama sekali," kata Arief Rahman, Senin (6/11).
Langkah saat ini Disporapar Paser memastikan terkait persoalan Wiskul Sungai tuak bakal diselesaikan tahun depan dengan perencanaan yang matang. Dalam teknisnya nanti diserahkan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR). Berbeda dengan proyek sebelumnya yang dikerjakan oleh Disporapar anggarannya.
Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Inspektorat Paser Marjan mengatakan, pada April 2023 sudah melakukan audit terkait pemanfaatan wiskul dan laporannya sudah disampaikan kepada Disporapar. Namun tidak menyangkut lingkup keuangan, hanya hasil pemanfaatan pengadaan barang dan jasa (barjas).
Terkait sisa Rp 637 juta tanggungan pemkab tersebut, keinginan Disporapar memang untuk diaudit, namun seharusnya anggaran itu sudah disediakan. Dia juga mempertanyakan mengapa harus dialokasikan di anggaran perubahan 2023.
Inspektorat belum mendapatkan ranah hukum untuk melakukan audit terhadap anggaran tersebut.
"Jika memang mau diaudit, harusnya jadi pembiayaan terlebih dahulu untuk tahun 2023, jadi persoalan ini masih kami bahas di inspektorat, karena pembangunan wiskul itu juga anggaran dari bantuan keuangan," kata Marjan.
Anggota Komisi III, DPRD Paser, Budi Santoso, menilai dipindahkannya wiskul dari Jalan Modang, Kecamatan Tanah Grogot, ke wilayah Desa Sungai Tuak terkesan dipaksakan. Menurutnya jika melihat perencanaan sebelumnya, pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Tuak hanya fokus untuk pembangunan area sport center dengan total anggaran Rp 4,9 miliar dari bantuan keuangan (bankeu) provinsi.
Dalam perjalanannya pedagang wiskul terpaksa direlokasi ke area baru, namun menimbulkan persoalan di kalangan pedagang, dari sisi bangunan kios maupun perbandingan pendapatan.
"Mestinya juga membangun wiskul yang baru harusnya lebih baik dari yang ada, jadi tidak serta-merta mempercepat pembangunan namun tak memberikan solusi," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. (jib/far/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria