PENAJAM- Seratusan warga Penajam Paser Utara (PPU) menggelar aksi di depan pintu masuk Kantor Bupati PPU, Kamis (11/1). Mereka mengusung sejumlah isu mulai dari persoalan BPJS, bahan bakar minyak (BBM), pendidikan, legalitas tanah hingga kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram yang dirasa belum memuaskan mereka.
Mereka meminta Pj Bupati PPU Makmur Marbun untuk keluar menemui para pedemo guna membahas capaian kinerjanya terkait persoalan tersebut.
Para pedemo menunggu kehadiran Makmur Marbun yang diketahui saat itu sedang berada di Kecamatan Babulu menghadiri pelantikan 14 kepala desa sejak pagi. Sekira pukul 11.30 Wita, Makmur Marbun datang dan menghampiri mereka untuk berdialog secara terbuka.
Saat dialog, Makmur Marbun menjelaskan, terkait BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU telah memasukkan dalam program prioritas. Bahkan, kuota yang sebelumnya 5.000 peserta pada 2023, sudah ditambah menjadi 10 ribu peserta yang telah dianggarkan di APBD 2024.
"Tenaga kerja rentan di PPU kita hormati. Mereka yang kita daftarkan (BPJS Ketenagakerjaan) asli warga PPU seperti pedagang di pasar, nelayan hingga tukang ojek. Bukan tenaga kerja yang di perusahaan atau tenaga kerja di IKN, bukan. Jadi, jumlah tenaga kerja rentan itulah yang akan kami tingkatkan sesuai data," jelas Marbun.
Selain itu, terkait kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram, dirinya juga menjelaskan, pada Minggu (7/1), sekira pukul 8.00 Wita, dirinya memerintahkan tim untuk mengecek seluruh agen maupun pangkalan penyalur. Terdapat enam agen dan pangkalan mengalami kekosongan 3 ribu tabung.
"Kemudian saya cek ke Kecamatan Babulu, bahkan di Babulu tidak ada tabung gas yang terisi. Hari ini (kemarin) pukul dua siang general manager dari gas dengan BBM rapat dengan saya. Saya mau membahas bahwasanya gas kita itu kebanyakan lari ke Kabupaten Paser. Karena di Paser lebih mahal. Kita di sini (PPU) malah tidak dapat. Itu yang saya harus segera benahi yang harus saya tuntaskan terkait gas," katanya.
Sementara soal BBM, dirinya juga melaporkan kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bahwa saat ini kuota BBM di PPU tidak boleh sama lagi dengan kuota sebelumnya.
Sebab, banyak unit kendaraan yang berdatangan dari IKN. "Sehingga, saya minta kuotanya ditambah. Itu yang saya lakukan sekarang. Beri saya waktu untuk membenahi. Kalau perlu bapak ikut sebagai salah satu perwakilan bertemu dengan para GM (membahas gas dan BBM), apa yang akan saya lakukan," ujarnya.
Sementara terkait legalitas tanah, dirinya juga memaparkan bahwa SKT data penerbitan berdasarkan SK Gubernur Nomor 31 Tahun 1995. Pads tahun 1999 itu dicabut dengan Permen ATR Nomor 399. Jadi, sejak 1999 sebenarnya sudah tidak ada lagi penerbitan SKT oleh lurah, kades serta camat.
"Yang ada saat ini surat pernyataan penguasaan tanah negara. Kalau di Permen ATR yang terbaru Nomor 18 Tahun 2021, itu disamakan dengan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Jika sudah memenuhi persyaratan penguasaan tanah sesuai undang-undang, bisa daftarkan menjadi sertifikat," katanya.
Koordinator aksi, Ibrahim, mengatakan apa yang dijelaskan pj bupati PPU sudah cukup baik. Salah satunya, BPJS untuk tenaga rentan yang kuotanya ditingkatkan.
"Karena itu yang kita harapkan sebagai jaminan kesehatan itu," ujarnya.
Secara garis besar, kata dia, tuntutan pedemo sudah terjawab semua. Hanya satu yang belum terjawab secara spesifik, yakni dokumentasi surat menyurat tentang tanah karena garapan tanah negara.
Selain itu, terkait masalah BBM yang diminta oleh demonstran agar Polri maupun Satpol PP harus ikut andil mengawasi di dalam pendistribusian dan jangan sampai ada oknum aparat yang justru ikut bermain.
"Selain itu, apabila penyampaian dari pj bupati PPU tidak ditepati sesuai dengan apa yang disampaikan, bulan dapat kami akan turun lagi untuk menagih janjinya," jelasnya. (far/k15)
AHMAD MAKI
maki@kaltimpost.co.id
Editor : izak-Indra Zakaria