Jembatan ATJ Mangkrak, Padahal Bisa Pangkas Jarak ke Samarinda 100 Km

Benarkah dokumen perencanaan jembatan ATJ hilang? Di berbagai kesempatan Bupati Kubar FX Yapan mengatakan pihaknya sudah meminta dokumen perencanaan ATJ berkali-kali kepada Dinas PU Kubar melalui rapat bahkan hingga bersurat.

Untuk menyelesaikan jembatan ATJ harus menghitung mulai dari awal kalau itu tidak ada data perencanaan awal, tidak bisa menghitung. Selain itu kalau menyelesaikan dengan data tidak lengkap bisa menjadi salah.

FX Yapan juga mengatakan, masih ada pihak tertentu yang berpola pikir bukan lagi menggunakan aturan melainkan logika. Padahal, ketika bicara logika itu suatu pernyataan yang belum tentu benar semua.

"Selama ini di tengah masyarakat selalu bertanya kenapa pemerintah sekarang tidak menyelesaikan itu, makanya saya pernah katakan masyarakat tidak pernah menanyakan kenapa pembangunan itu tidak selesai kontrak pada tahun jamak. Harusnya itu sudah selesai pada tahun jamak tidak boleh melebihi dari masa tugas," ungkap FX Yapan beberapa waktu lalu saat pelantikan PWI Kubar.

Secara logika, kata FX Yapan, betul proyek terhenti dan tidak dilanjutkan akan sia-sia karena uang rakyat sudah banyak dihabiskan oleh pemerintah sebelumnya. Tapi ini berbeda, ketika melihat dari sisi aturan.

FX Yapan mencontoh langkah mantan Presiden Joko Widodo, yang tidak berani melanjutkan proyek Hambalang yang dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya. Juga sama, proyek tersebut sudah banyak uang yang dihabiskan membangun namun belum selesai.

Didasari beribu alasan tersebut berujung tidak dilanjutkan jembatan ATJ. Benarkah dokumen perencanaan jembatan ATJ hilang, salah konstruksi dan terbelit kasus hukum? Terakit dokumen mantan Kadis PU Kabupaten Kutai Barat, Philip menepis isu hilangnya dokumen dan data-data proyek tersebut. "Semuanya dokumen masih lengkap. Tidak hilang," ungkapnya.

Sementara itu menurut mantan wakil ketua DPRD Kubar, Bartolomeus Iku mengatakan semua pihak bertanggung jawab karena menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011, yang termasuk anggaran untuk proyek tersebut.

"Jadi bukan hanya pak Thomas, saya juga bertanggung jawab. Jadi kalau itu tidak selesai itu menjadi tanggung jawab kami semua sebagai pimpinan daerah waktu itu yang menandatangani APBD tahun 2011," kata Iku beberapa waktu lalu.

Menurut Iku sebenarnya tidak ada kesalahan di situ. Oleh sebab itu berdasarkan hasil kajian dari ITS jembatan ATJ layak untuk diselesaikan atau dilanjutkan pembangunannya.

Namun, bupati FX Yapan yang menggantikan Ismail Thomas sejak April 2016, justru bertanya mengapa proyek itu bisa mangkrak, padahal aturannya harus selesai di akhir masa jabatan bupati. Dia mengaku telah berusaha mencari jalan keluar untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut, namun menurut pengakuannya semua dokumen perencanaan awal proyek itu hilang.

Puncaknya saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang langsung ke Kubar pada 2 Juni 2022 silam. Saat itu KPK juga meminta dokumen proyek-proyek mangkrak, namun pulang dengan tangan kosong.

Dari penelusuran Kaltim Post, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat tahun 2016, faktanya tersedia anggaran sebesar Rp 100.845.239.521 untuk menyelesaikan bentangan jembatan ATJ sepanjang 680 meter. Kemudian tersedia juga anggaran didalam APBD tahun 2016 untuk pembangunan jalan simpang Ombau-Juaq Asa-Linggang Amer-Mencelew sebesar Rp 114.326.203.997.

Sedangkan untuk pembangunan pelabuhan Sendawar melalui APBD Kubar Tahun 2016 tersedia anggaran sebesar Rp 2.872.071.000, dalam APBD tahun 2016 yang ditanda tangani mantan Ketua DPRD Kubar, (Alm) Jackson Jhon Tawi, Wakil Ketua Paul Vius dan Arkadius Elly.