TARAKAN – Tidak menolak kemajuan teknologi, angkutan konvensional juga sebenarnya bersedia menggunakan teknologi dalam pengoperasian angkutan umum.
Itu disampaikan langsung Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Tarakan, Hamka Arfah saat dikonfirmasi. Adanya protes yang terjadi antara sopir SPTI dan transportasi online sebenarnya merupakan bentuk adanya ketidakadilan terhadap perlakuan hukum adanya angkutan konvensional dan angkutan online. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan peaku angkutan konvensional merasa perlunya kepastian hukum.
“Kami sebelumnya meminta maaf kepada masyarakat Kota Tarakan. Sebenarnya tidak bermaksud melarang angkutan online di sini (Tarakan, Red) beroperasi. Tapi maunya kita ini selesaikanlah izinmu dulu baru mengangkut penumpang. Kami saja yang sudah lama mengikuti aturan, masa mereka yang baru ini tidak mau diatur,” tuturnya kemarin (20/2).
Dikatakannya, seharusnya angkutan online tidak serta merta dan seenaknya memasuki wilayah tanpa adanya perizinan dari pemerintah setempat. Selain itu ia menerangkan, sebagai badan yang telah lebih dulu berkecimpung di dunia transportasi di Kota Tarakan, seharusnya angkutan online memberikan iktikad baik dalam meminta izin kepada badan yang lebih dulu berada di kawasan tersebut. Sehingga keberadaannya tidak menimbulkan pertentangan di mana pun ia hadir.
“Begini, misalnya kita ingin masuk di sebuah rumah, tidak mungkin kita masuk tanpa permisi sama orang yang di dalamnya lebih dulu. Nah seperti itulah kami. Ibaratnya kami ini penghuni dari dulu, paling tidak mereka datang kah memperkenalkan diri atau minimal mereka juga mengurus izin seperti yang kita lakukan. Kalau yang lebih dulu saja mengikuti aturan kenapa mereka yang baru ini malah melawan hukum,” ujarnya.
Ia menerangkan, pihaknya bersedia jika pemerintah mau membuat sistem dalam jaringan (daring) yang melibatkan sopir angkutan konvensional. Karena menurutnya, kemajuan zaman memang tidak bisa terbantahkan dan mau tidak mau angkutan konvensional harus berjalan mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh pekerja transportasi darat bisa dapat eksis di era yang semakin maju.
“Kemarin baru kita diskusikan dengan teman-teman kami sangat berharap pemerintah provinsi bisa membuatkan pelat kuning ini sistem online, kita pikir dengan begitu, kami jamin tidak ada gesekan lagi. Karena selama ini teman-teman berpikir kami yang ada selama ini kok tidak dirangkul. Jadi timbul kecemburuan sosial. Kami memang selama ini kelihatan menolak, tapi sekarang kami sadar kemajuan teknologi tidak bisa dicegah,” ungkapnya.
Ia menerangkan, ke depannya pihaknya berencana menemui Wali Kota terpilih untuk menyampaikan aspirasi seluruh pekerja angkutan konvesional. Menurutnya dengan begitu, maka perseturuan antara angkutan online dan konvensional dapat diminimalisir
“Kami berencana akan menyampaikan aspirasi kami kepada Wali Kota terpilih nanti. Kami sudah belajar untuk terbuka terhadap teknologi karena mau tidak kita pasti menuju ke situ. Tinggal bagaimana pemerintah lagi maukah mereka membuat sistem untuk kami gunakan beroperasi,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kordinator salah satu transportasi online di Kota Tarakan Indra Wahyudi menerangkan, pihaknya mendukung jika angkutan konvensional memiliki kemauan menggunakan sistem online. Karena menurutnya, hal tersebut dapat memberikan masyarakat pilihan sesuai keinginan. Selain itu, perseteruan antara angkutan daring dan konvensional di jalan dapat diminimalisir.
“Bagus dong kalau teman-teman konvensional sudah sadar hal ini. Karena ini era milenial, era kemudahan. Segala pelayanan tersedia dalam genggaman tangan. Kalau mau buat sistem berbasis online sendiri, tidak masalah. Malah lebih baik lagi karena masyarakat punya banyak pilihan,” singkatnya. (*/zac/eza)