TANJUNG SELOR - Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara (Kaltara) secara intens menindaklanjuti rencana pembangunan pelabuhan di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan. Namun, yang masih jadi persoalan hingga saat ini adalah lahannya yang belum klir.
Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid mengatakan, rencananya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dishub akan bersurat ke Pertamina pusat untuk meminta waktu melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie guna membicarakan persoalan lahan tersebut.
“Jika berdasarkan hasil pertemuan kita dengan Pertamina Balikpapan lalu, rekomendasi (Pertamina Balikpapan) untuk penggunaan lahan Pertamina itu hanya pinjam pakai,” ujar Taupan kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (4/4).
Namun, itu baru sebatas rekomendasi, sementara yang memiliki kewenangan untuk memutuskan semua itu tetap langsung dari Pertamina pusat. Makanya hal ini ditindaklanjuti dengan bersurat untuk meminta waktu bertemu dengan pejabat Pertamina pusat.
“Kalau dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah tidak ada masalah. Asalkan lahannya sudah siap, mereka siap bangun,” katanya.
Sementara ini, lahan yang rencananya akan dibangunkan pelabuhan oleh pemerintah itu masih bermasalah, karena merupakan lahan milik Pertamina. Kemenhub tidak akan melakukan pembangunan jika lahan itu tidak klir.
Taupan mengatakan, untuk pertemuan dengan Pertamina pusat itu diupayakan akan dilakukan secepatnya, namun tetap menyesuaikan dengan jadwal Gubernur di Jakarta. Jika bisa, awal bulan ini pertemuan itu sudah dapat dilakukan.
“Di sini, kalau kementerian mau dengan sistem pinjam pakai lahan itu, maka kami akan urus izin pinjam pakai itu secepatnya,” sebut Taupan.
Menurutnya, untuk mendapatkan hibah tanah, itu prosesnya lumayan panjang. Tentunya harus melihat riwayat tanahnya terlebih dahulu. Itu tidak mudah, karena harus ada kronologis dari riwayat tanah tersebut.
“Sebenarnya di sini kita hanya minta sedikit untuk jalan dan tempat pos jaganya. Tidak besar. Tapi yah kembali lagi, untuk hal itu tentu ada mekanisme yang harus dilewati,” sebutnya.
Adapun, rencana pembangunan pelabuhan oleh pemerintah itu tak lain hanya untuk mempermudah masyarakat dalam beraktivitas. Agar aktivitas Pertamina tidak terganggu dengan adanya masyarakat yang ingin keluar dan masuk Pulau Bunyu menggunakan pelabuhan milik Pertamina.
“Kita tidak minta-minta terjadinya hal buruk. Jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan di pelabuhan itu yang bisa menimbulkan tuntutan masyarakat terhadap Pertamina,” pungkasnya. (iwk/eza)