TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong pemerintah agar terus melakukan percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan RI-Malaysia saat ini.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Andi M. Akbar mengatakan, keberadaan PLBN ini sangat penting untuk mendukung pemerintah dan TNI/Polri dalam melakukan pengamanan di wilayah perbatasan provinsi termuda Indonesia ini dari penyelundupan barang-barang ilegal.
"Tapi saat ini sudah mulai dibangun. Seperti yang di Sebatik, itu sudah dalam proses pengerjaan. Waktu saya lewat belum lama ini, saya lihat konstruksi bangunannya sudah berdiri," ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.
Ia mengatakan, jika sesuai target dan rencana, tahun ini pembangunan PLBN Sei Nyamuk, Sebatik, Nunukan akan selesai tahun ini. Sebenarnya pembangunan tidak lama, tapi sempat molor karena terbentur dengan pembebasan llahannya "Mudah-mudahan bisa selesai tahun ini. Tapi jika pun belum rampung 100 persen tahun ini, paling lambat tahun depan (2022) itu sudah pasti selesai," kata Politisi Partai Hanura ini.
Namun demikian, ia tetap optimistis dan berharap PLBN ini bisa segera diselesaikan tahun ini. Karena selain untuk mendukung pengamanan akses keluar masuk di wilayah perbatasan, keberadaan PLBN ini juga akan menunjukkan kemajuan di wilayah perbatasan negara ini. "Dengan berdirinya PLBN ini, tentu dari negara tetangga seperti Tawau, pasti akan melihat kita luar biasa pembangunannya," tutur Andi M. Akbar.
Tak hanya yang di Sei Nyamuk, tapi PLBN di Lumbis Pansiangan dan Krayan juga saat ini sedang digenjot proses penyelesaiannya. Adapun yang sedikit terkendala di wilayah Krayan, karena ada sedikit kesulitan dalam proses pengangkutan materialnya. "Karena di Krayan itu hanya menggunakan pesawat. Tapi kalau di Lumbis Pansiangan, itu tidak ada masalah, karena materialnya dekat saja lokasinya bisa didapatkan," tuturnya.
Selain pembangunan PLBN ini, pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk melakukan pemerataan pembangunan di daerah, mulai dari daerah perkotaan hingga ke perbatasan, pedalaman dan terpencil. "Harus adil. Jadi yang mana yang prioritas bagi daerah kabupaten/kota, maka itulah yang harus didorong oleh provinsi," imbuhnya.
Prinsip efisiensi, transparansi dan efektifitas dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran itu sudah menjadi hal yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam menjalankan sebuah kegiatan.
Sebelumnya, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang menyampaikan mengenai pentingnya PLBN ini kepada tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) saat berkunjung ke Tanjung Selor beberapa waktu lalu. "Ada beberapa yang menjadi perhatian kita di perbatasan ini, terutama untuk PLBN kita yang belum terbangun. Itu kita minta dipercepat pembangunannya," kata Zainal.
Menurut mantan Wakapolda Kaltara ini, keberadaan PLBN tersebut tentu akan membantu untuk mendeteksi dan mengontrol aktivitas keluar masuk orang dan barang di wilayah perbatasan provinsi ke-34 ini. Artinya, aktivitas masyarakat di perbatasan dapat dilakukan secara legal.
Selain untuk mengontrol aktivitas masyarakat agar bisa dilakukan secara legal, keberadaan PLBN ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan negara ini.
Dalam hal pembangunan empat PLBN di Kaltara ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan semuanya dapat tuntas tahun 2022. Sekarang ini, pembangunan beberapa PLBN sedang berproses. (iwk/eza)
Editor : anggri-Radar Tarakan