TARAKAN – Korban tanah longsor kemungkinan tidak mendapatkan bantuan dana dari Pemkot Tarakan. Pasalnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tarakan Abdul Azis mengaku alokasi anggaran untuk bantuan korban bencana tidak ada.
“Biasanya kami memberikan bantuan berupa penanganan darurat. Biasanya kami tutupi terpal daerah yang terbuka itu dengan harapan mengurangi air yang masuk ke dalam (tanah). Karena kalau air masuk lagi, bisa longsor,” ujarnya, Rabu (2/1).
Dia juga menyampaikan bahwa tenda bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah habis. “Biasanya kami berikan bantuan kepada warga yang terkena atau terdampak (bencana, Red) berupa bantuan stimulan. Antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta per KK (kepala keluarga). Itu juga tidak ada lagi,” ujarnya.
Mengenai analisis longsor dan banjir yang terjadi, Abdul Azis mengatakan, stuktur tanah di Tarakan memang tidak kuat atau mudah lepas, karena cenderung berpasir sehingga rawan longsor ketika hujan dengan intensitas tinggi.
Karena itu, dia mengimbau warga agar waspada terhadap potensi longsor. Apalagi, informasi yang diperolehnya diperkirakan sampai Februari curah hujan cukup tinggi.
Sementara itu, berdasarkan data pihaknya, ada 5 titik longsor yang terjadi pada Rabu (2/1). Di antaranya, di RT 10 Kelurahan Kampung Satu/Skip. Selain itu, longsor juga mengakibatkan siring parit di RT 57 Kelurahan Karang Anyar runtuh, serta 1 rumah terdampak longsor.
Longsor sepanjang 40 meter di RT 11 Kelurahan Juata Kerikil, juga menyebabkan 15 kepala keluarga terisolasi. Sementara, longsor di RT 21 Kelurahan Sebengkok mengancam rumah tiga pintu. Ada juga kejadian tanah ambles di RT 13 Gunung Amal, Kelurahan Kampung Enam.
Menurut Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rekonstruksi BPBD Tarakan, Kajat Prasetyo, kelurahan terdampak longsor didominasi wilayah yang memang rawan, karena berada di perbukitan.
“Titik longsor, misalnya di daerah Sebengkok, di daerah Karang Anyar sebagian, dan seporadis di beberapa titik. Contohnya di Selumit, di Juata Kerikil, kemudian di tempat pembuangan sampah,” ujarnya, Kamis (3/1).
Menurutnya, longsor paling banyak terjadi di Kelurahan Sebengkok, karena banyak rumah warga di perbukitan yang tidak disiring. Untuk penanganan, Kajat mengaku pihaknya saat ini belum bisa berbuat banyak, karena pertimbangan anggaran.
“Mata anggaran masih dipertimbangkan untuk BPBD. Tapi seupaya kami akan membantu masyarakat yang terkena dampak (longsor),” ujarnya.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat yang bermukim di lereng bukit, yang rawan longsor untuk waspada. “Karena kami lihat minggu terakhir ini sudah hujannya lebat, kemudian durasinya lama,” ujarnya.
Menurut Kajat, sejak 2016 sebenarnya sudah dilakukan upaya untuk penanganan longsor. Dengan menggandeng seluruh kelurahan serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti DPUTR.
Hasil dari penanganan khusus itu, menjadi bahan informasi untuk disebarkan ke masyarakat terkait titik-titik rawan longsor agar warga waspada.
Sementara itu, untuk daerah terdampak banjir, data BPBD Tarakan yaitu di Karang Anyar 1 titik, Juata Kerikil 1 titik, Sebengkok Waru 1 titik, Kampung Enam 1 titik dan Karang Harapan 2 titik, tepatnya di depan Yonif Rider 613/Raja Alam dan depan Persamaian. (mrs/fen)