Vaksin Covid-19 sudah diberikan kepada guru untuk tahap kedua. Sebagai salah satu yang masuk kategori pelayan publik. Hingga saat ini, vaksinasi terhadap guru pun masih berlangsung.
MUHAMMAD RAJAB, TARAKAN
VAKSINASI di Kalimantan Utara (Kaltara) masih terus berjalan. Khususnya bagi guru, baik di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP dan SMA/SMK sederajat.
Akan tetapi, progres vaksinasi bagi guru jenjang Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA) masih rendah. Apabila dibandingkan jenjang SLTP hingga PAUD. Bahkan hal itupun diakui Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kaltara Agust Suwandy.
Terhadap guru-guru SLTP ke bawah, lebih tinggi persentasenya diperkirakan antara 50-80 persen. Seperti contoh di Kabupaten Bulungan, sudah sekitar 80 persen untuk SLTP ke bawah. Yang masih agak kurang di tingkat SLTA. Keterbatasan stok vaksin menjadi alasannya.
Menurut Agust, prinsipnya stok vaksin dikirim Pemerintah Pusat apabila vaksin di daerah sudah habis. Kepada pemerintah kabupaten dan kota, jika mendapatkan vaksin agar dilakukan percepatan melalui kegiatan massal vaksinasi. Sehingga cepat mencapai sasaran yang lebih banyak.
Jika masih standby di Dinkes atau fasilitas kesehatan, akan menjadi penilaian dalam tingkat penggunaan vaksin.
Kendala lain, karena kebijakan pemerintah daerah memberlakukan prioritas vaksinasi berbasis kewenangan. Pasalnya, kepentingan Pelaksanaan Tatap Muka (PTM) di sekolah, bukan mengacu pada sekolah berbasis domisili.
Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, tidak ada istilah pembedaan kewenangan. Meskipun untuk pengurusan sekolah berbeda, antara pemerintah kabupaten dan kota yang mengurus PAUD hingga SLTP. Sementara, pemprov memiliki kewenangan menangani SLTA.
Dengan adanya SKB empat menteri, menjadi dasar untuk vaksinasi guru dilakukan menyeluruh, mulai tingkat PAUD sampai SLTA.
Untuk mengatasi persoalan itu, telah mengirimkan surat edaran Gubernur Kaltara dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara kepada kabupaten dan kota. Agar pelaksanaan vaksinasi tidak berbasis kewenangan, tetapi berbasis domisili sekolah.
“Ketika sekolahnya ada di Tarakan itu semua guru menjadi tanggung jawab dari wilayah di kota Tarakan. Pun demikian di Bulungan seperti itu,” tuturnya.
SKB empat menteri telah menegaskan, semua guru diharuskan sudah mendapatkan vaksin. Sebelum kegiatan pembelajaran tatap muka digelar awal Juli mendatang.
Dalam program vaksinasi, diupayakan semua guru bisa selesai hingga dosis kedua pada Juni. Di Tarakan, menurut Agust, telah mengkonfirmasi kepada Dinkes Tarakan. Tahap berikutnya direncanakan program vaksinasi difokuskan untuk guru SLTA.
Secara keseluruhan, progres vaksinasi untuk semua sasaran di Kaltara, dinilai cukup bagus. Bahkan berdasarkan data, Kaltara menempati urutan 10 nasional. Dengan persentase progres mencapai 33 persen dari seluruh sasaran yang ditetapkan. Sasaran yang sudah dicapai meliputi tenaga kesehatan, lansia dan layanan publik.
Juru Bicara Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Tarakan dr Devi Ika Idriarti membenarkan, belum dilakukannya vaksinasi kepada guru SLTA. Karena keterbatasan vaksin, sehingga memprioritaskan guru pada sekolah yang menjadi kewenangan Pemkot Tarakan.
“Masalahnya kita dapatnya 1.000 dosis. Gurunya 2 ribuan, tambah guru SMA 800 orang, berartikan 2.800 orang. Berarti harus kita lihat prioritasnya dulu,” ujar Devi.
Jika Pemprov Kaltara memiliki stok vaksin dan diberikan kepada Pemkot Tarakan, pihaknya siap membantu untuk menyuntikkan. Persoalannya pada alokasi vaksin yang terbatas. Bahkan untuk minggu ketiga dan keempat Mei lalu, pihaknya tidak mendapatkan vaksin.
Adapun pemberian vaksin di gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan pada Selasa (25/5), menurut Devi, di antaranya masih difokuskan pada guru SD, SMP, PAUD serta guru dari sekolah di bawah Kantor Kementerian Agama seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). (*/uno)
Editor : izak-Indra Zakaria