TARAKAN – Salah satu daerah yang masuk dalam wilayah perbatasan, Kalimantan Utara (Kaltara) terus diwaspadai terhadap penyebaran radikalisme dan intoleransi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) lakukan kontak dan koordinasi dengan pihak yang berwajib, dari kepolisian maupun Badan Intelejen Negara (BIN) dan militer.
“Kami bergandengan tangan, saling memberikan informasi satu dan lainnya. Sehingga, manakala ada isu di tengah masyarakat, kami lakukan komunikasi yang intens untuk bersama-sama melaksanakan langkah yang baik. Selain itu, langkah yang bisa menghilangkan hal yang tidak diinginkan terjadi di Tarakan,” ujar Ketua MUI Tarakan Muhammad Anas, Kamis (6/7).
Menyikapi radikalisme dan intoleransi yang mungkin sudah ada di Tarakan, pihaknya menegaskan MUI wajib bergandengan tangan dengan seluruh organisasi masyarakat (Ormas), aparat dan pemerintah. Terutama dalam memerangi penyebaran paham yang bisa mengarah ke kegiatan terorisme tersebut.
Demi terwujudnya Tarakan kota yang damai, tentram dan harmonis maupun memastikan kesejahteraan masyarakatnya menuju ekonomi yang mapan.
“Di Kaltara pada umumnya dan Tarakan ini, sesuai perjalanan waktu ada ditemukan orang atau oknum yang mengarah ke radikal. Dari pihak kepolisian juga sudah bergerak cepat, untuk melakukan tindakan sesuai prosedur yang diatur. Kami sifatnya hanya sebagai corong, menerima informasi dan menyampaikan ke pihak berwajib,” ungkapnya.
Ia tegaskan, memerangi paham radikalisme dan intoleransi merupakan hal yang wajib dilakukan semua pihak. MUI akan langsung meneruskan informasi ke aparat, jika ditemukan adanya dugaan penyebaran yang dilaporkan masyarakat.
“Kami melakukan tabayun dulu. Benar dan tidaknya kami serahkan kepada aparat berwajib yang turun ke lapangan. Untuk memastikan sah atau tidaknya ada penyebaran yang terlarang. Masyarakat diminta berhati-hati dan waspada, pro aktif menginformasikan jika ada hal yang mencurigakan,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama Tarakan, Abdul Samad. Ia menilai pertemuan seperti dialog kebangsaan harus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sebagai negara yang majemuk.
“Di Tarakan ini kata Pak Wali, Indonesia mini. Semua ada disini. Jadi perlu memang ada dialog untuk mencegah timbulnya radikalisme dan intoleransi maupun terorisme. Apalagi sekarang ini, kita sedang menghadapi tahun politik,” tuturnya, ditemui usai menggelar kegiatan Dialog Kebangsaan Bersatu Melawan Radikalisme dan Terorisme.
Penyebaran paham radikalisme ini sudah menyebar di daerah lain dan menjadi fenomena. Ia mengajak masyarakat di Kaltara tidak lengah. Melalui pemahaman yang disampaikan dalam dialog, diharapkan ormas Islam maupun masyarakat bisa menyebarkan kembali paham agama yang benar dan tidak mudah terprovokasi.
Menurutnya, paham radikalisme yang cenderung keras ini harus diantisipasi melalui dialog sekaligus silaturahmi agar tidak muncul. Ia harapkan melalui dialog bisa ada manfaat yang besar dari semua pihak yang terlibat dan masyarakat luas. Harus ada dialog lain dalam segmen dan tema yang berbeda.
“Jangan tenang-tenang, terus muncul. Nah itu baru kita mau berbuat, riskan sekali. Kita jangan lengah, harus ada dialog di antara kita dan mereka. Kami juga mengundang ormas Islam, karena mereka akan menjadi corong di tengah masyarakat dan mimbar agama. Mudahan bisa menyampaikan,” harapnya. (sas/uno)