TANJUNG SELOR - Wakil Bupati (Wabup) Bulungan Ingkong Ala lakukan pemantauan dan pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta progres Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kamis (26/10) lalu.
Ingkong Ala mengatakan, pemantauan dan pengawasan untuk memastikan kesesuaian laporan dengan realisasi ataupun fakta di lapangan. Pemerintah daerah ingin mengetahui perkembangan usaha dari penanaman modal, hambatan yang tengah terjadi dan kebijakan yang harus diterapkan.
“Poin-poin dalam pengawasan ini agar kegiatan usaha berjalan lancar. Sehingga dapat berperan penting menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan,” jelas Ingkong Ala.
Bahkan, pihaknya sudah lakukan persiapan dengan menggelar identifikasi permasalahan dan hambatan usaha dari perusahaan yang ada di KIHI. Empat perusahaan yang dilakukan identifikasi mencakup PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIKI), PT Indonesia Strategis Industri (PSI), PT Kalimantan Aluminium Industri (KAI) serta PT Taikun Petro Chemical.
Ingkong Ala memaparkan, sejumlah fasilitas terpantau telah dibangun di KIHI Tanah Kuning. PT Kalimantan Aluminium Indonesia (KAI) telah membangun dua jetty sepanjang 850 meter dan 600 meter.
Menurut Wabup, PT KAI telah membangun batching plant (alat konstruksi untuk memproduksi beton ready mix dalam jumlah besar). Untuk mendukung pembangunan smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral) aluminium dan power plant (pembangkit listrik) serta land clearing (pembersihan lahan) seluas 461 hektare. “Di dalamnya juga akan dibangun mess (fasilitas tempat tinggal) karyawan dan sarana pendukung lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, PT Indonesia Strategis Industri (ISI) masih melakukan proses pembebasan lahan dan telah memiliki gedung pengelola sementara di luar KIHI. PT ISI, lanjut Ingkong Ala, menemui beberapa kendala terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Pemerintah Pusat. Karena adanya Hak Guna Usaha (HGU) dari beberapa perusahaan perkebunan, yang lahannya masuk dalam kawasan yang diajukan PT ISI.
“Tercatat PT ISI telah memiliki 2.036 hektare lahan atau 43,4 persen dari pengajuan PKKPR yaitu 4.686 hektare,” imbuhnya. Adapun, PT KIKI yang mengajukan PKKPR seluas 1.605 hektare, juga menghadapi permasalahan tumpang tindih dengan PT ISI. Pada lahan tersebut terdapat HGU perusahaan perkebunan yang sudah ditanami kelapa sawit.
“Terkait tumpang tindih pengajuan KKPR, antara PT KIKI dan PT ISI agar bisa diselesaikan di Badan Pertanahan Nasional dan dinas terkait,” pintanya.
Selain pengajuan KPKPR, kata Wabup, masih banyak yang harus dipenuhi PT KIKI untuk menjadi pengelola kawasan industri. PT KIKI harus memperoleh IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri), memiliki izin lingkungan, menyampaikan data pembangunan kawasan industri dan memiliki rencana induk/masterplan.
Selain itu, PT KIKI juga harus memiliki atau menguasai lahan dalam satu hamparan paling sedikit 50 hektare atau 5 hektare. Untuk kawasan industri kecil dan menengah, memiliki tata tertib kawasan industri, membangun gedung pengelola, serta membangun sebagian infrastruktur dasar di dalam kawasan industri.
Untuk PT Taikun Petro Chemical, dalam progresnya telah membangun helipad, dermaga speedboat dan sedang melakukan land clearing lokasi. Di lain pihak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Zahrah menjelaskan, tim pengawasan dari Pemkab akan dibagi ke 4 kelompok. Untuk melakukan kunjungan pembinaan ke masing-masing perusahaan.
“Selain tim dari Pemkab, ada tim dari Kementerian Investasi/BKPM yang akan berkunjung ke lapangan. Karena kawasan industri ini merupakan Proyek Strategis Nasional,” tuturnya.
Sejak 2 tahun terakhir, ada beberapa area di KIHI yang sudah menunjukkan progres signifikan. Salah satunya adanya pembangunan gedung pengelola.