TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) disepakati pada akhir November ini.
Diketahui, KUA PPAS merupakan gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengungkapkan, dewan tetap melakukan komunikasi dengan Pemprov Kaltara. Finalisasi pun masih berlangsung.
Hingga tahapan lanjutan yang akan dilaksanakan, kesepakatan bersama KUA-PPAS antara pihak legislatif dan pihak eksekutif. “Untuk jadwal sudah kita buat. Sebelum 30 November sudah disepakati,” terangnya, Jumat (24/11) lalu.
Setelah anggota dewan yang tergabung dalam komisi melakukan pertemuan dan pembahasan bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Kaltara. Selanjutnya diserahkan kepada badan anggaran (Banggar) DPRD Kaltara, untuk melakukan tahapan lanjutan berupa rapat finalisasi.
“Jadi memang kita terus berupaya menyelesaikan ini. Agar tepat waktu dalam menyepakati KUA-PPAS. Sehingga bisa dilanjutkan untuk pembahasan APBD 2024,” jelasnya.
Prioritas APBD 2024, lanjut dia, masih pada urusan wajib. Seperti bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pihaknya belum melihat secara langsung berapa besar anggaran yang akan disepakati. Namun, jika berkaca pada APBD 2023 lalu ada kenaikan untuk tahun depan.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara Suriansyah berharap, langkah konkret penyelesaian APBD 2024. Ia mengingatkan tentang penyusunan APBD Tahun 2024.
“Kepada rekan-rekan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga diinput dengan cara baik,” pintanya.
Kepada perangkat daerah untuk fokus di sisa waktu yang ada, dalam menyusun APBD Tahun 2024. Agar semua berjalan dengan baik, termasuk administrasi keuangan. Seluruh OPD harus mengecek kembali Anggaran Perubahan dan akomodir dengan baik serta konfirmasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD. Termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara. (fai/uno)