Pembatasan kendaraan yang bisa melintas di Jembatan Sei Kayan pasca tertabrak Kapal Tongkang pada 1 Maret 2025 lalu, penghubung Tanjung Selor-Tanjung Palas yang sebelumnya hanya boleh dilintasi kendaran maksimal 8 ton, kini sudah berubah menjadi maksimal 20 ton.
Namun, belum ada penjelasan secara resmi terkait perubahan beban maksimal pelintas di jembatan itu. Bahkan, saat ini lintasan di Jembatan Sei Kayan tersebut sudah tidak dilakukan penjagaan, sehingga tidak bobot kendaraan yang melintas tidak terkontrol.
Hal inipun menuai perhatian dari banyak pihak, salah satunya Ketua Lembaga Adat Bulungan, Datu Buyung Perkasa. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Pasukan Merah serta pengurus Lembaga Adat Bulungan untuk membahas soal Jembatan Sei Kayan ini.
“Setelah lebaran ini, kami akan melakukan heraing dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Bulungan atau DPRD Kaltara untuk menindaklanjuti hal ini,” ujar Datu Buyung kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).
Ia mengatakan, hal yang paling utama akan ditanyakan oleh pihaknya nanti adalah mengenai sudah sejauh mana pihak tekait yang bertanggung jawab terhadap permaslaah Jembatan Sei Kayan ini melakukan tindak lanjut penanganan kondisi jembatan itu.
“Karena sampai saat ini belum ada perkembangannya. Misalnya seperti apa hasil pengecekan dari ahli konstruksi atas jembatan itu. Anehnya, mengapa sampai dengan saat ini ponton yang menabrak jembatan itu tidak ditahan. Kan ini sebuah kelalaian,” tegasnya.
Termasuk mempertanyakan soal tidak adanya penjagaan di jembatan itu seperti awal kejadian tertabraknya jembatan tersebut. Hal ini membuat kendaraan yang melintas pada jembatan satu-satunya di Sungai Kayan itu jadi tidak terkontrol.
“Awalnya itu kan pihak kepolisian ada pengamanan di situ, sekarang sudah tidak ada lagi. Apakah yang pernah disampaikan di media sebelumnya itu sudah tidak ada lagi,” tanyanya.
Tentu hal ini membuat para pelintas jadi khawatir mengingat sampai saat ini tidak ada kepastian atau kejelasan terkait seperti apa kondisi jembatan itu. Terlebih jelang hari raya Idulfitri 2025 ini, tentu mobilisasi masyarakat tinggi melintas di jalur itu.
“Kami tidak mau di kampung kami, di desa kami, orang yang mengeruk hasilnya, kami yang dapat imbasnya. Sampai sekarang saja pontonnya sudah tidak ada. Kami mau yang transparan. Jangan smapai hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah,” tegasnya.
Pastinya, pada tahap awal ini pihaknya tidak akan melakukan demo. Tapi, jika setelah melakukan hearing ke DPRD pasca lebaran nanti tidak ada tindak lanuut, maka pihaknya akan melakukan demo, karena ini merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat. (iwk/har)