Meski sudah berjalan beberapa bulan, namun hingga saat ini pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih ditemukan banyaknya persoalan. Seperti belum meratanya penerima manfaat program, lokasi dapur, serta minimnya koordinasi dengan pemerintah daerah.
Sehingga melihat persoalan tersebut DPRD Tarakan mengundang pihak terkait seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Yayasan Hidup Berbagi Kasih, dan Dinas Pendidikan (Disdik) dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di ruang pertemuan DPRD Tarakan (17/4).
Baca Juga: Debit Air Sungai Sembakung Kembali Naik, Dua Desa di Nunukan Terdampak
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Markus Minggu menerangkan, pihaknya memaklumi banyaknya hal yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan MBG lantaran program tersebut baru pertama kalinya dan mencakup sasaran cukup besar. Namun demikian kata dia, bukan berarti pelaksanaan tersebut berjalan untuk mengugurkan kewajiban saja, namun ia mengharapkan dapat memberikan dampak bagi semua siswa.
"Fokus utama rapat adalah memastikan program ini berjalan efektif, higienis, dan menjangkau seluruh pelajar sesuai kebutuhan gizi mereka. Hari ini kami mengundang tiga stakeholder. Pertama Dinas Pendidikan yang menjadi penerima manfaat dari MBG itu, kemudian dari yayasan berbagi kasih yang menjadi pelaksana dalam MBG pertama di Kaltara, kemudian dari satuan penanganan gizi yang di bawah naungan badan asesmen Kemenkes," ujarnya, Kamis (17/4).
"Meski MBG ini pertama kali dilaksanakan, tentu bagi masyarakat Tarakan ini masih awam mengenai informasi seperti kuota, jenis menu, dan mekanisme pelaksanaannya. Kami ingin memastikan semua pihak memahami dan program ini berjalan dengan baik,” sambungnya. (zac)