Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan atensi khusus terhadap dugaan masuknya Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan di Kaltara. Untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari pihak yang berkompeten terkait kondisi BBM yang masuk ke Kaltara, Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie melakukan pemanggilan terhadap pihak Pertamina Patra Niaga.
“Dari penjelasan yang disampaikan ke kita, ternyata mereka sudah melakukan penelitian dan itu tidak terbukti (adanya BBM oplosan yang masuk ke Kaltara),” ujar Achmad Djufrie kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor.
Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Bulungan ini mengatakan, terhadap persoalan dugaan BBM oplosan ini, pihak Pertamina sudah melakukan kajian untuk di wilayah provinsi ke-34 Indonesia ini.
“Ternyata dari kajian mereka yang dibagi dua titik, yakni di Tarakan untuk wilayah Tarakan dan Nunukan, serta di Berau untuk Bulungan, Malinau dan Tana Tidung,” sebutnya.
Dari kajian yang dilakukan oleh Pertamina, di depot Berau itu tidak ada ditemukan BBM oplosan untuk di wilayah Bulungan, Malinau dan Tana Tidung. Demikian juga di depot Tarakan, dari hasil pemeriksaan BBM-nya juga sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
“Tapi catatan saya sebagai Ketua DPRD Kaltara, sebagai tanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga, seandainya ada kendaraan yang rusak akibat BBM oplosan di Kaltara, kami minta Pertamina membuka layanan atau perbaikan gratis terhadap kendaraan yang terdampak. Khusus yang terdampak saja,” tegasnya.
Hal ini dinilai penting untuk dilakukan untuk meringankan beban masyarakat jika terbukti ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjual BBM oplosan. “Dari kajian mereka, sejauh ini tidak ada. Tapi seandainya masyarakat menemukan BBM oplosan, itu disampaikan belinya di SPBU mana. Itu akan kita teliti, yang mana jika itu benar maka Pertamina yang akan kita minta untuk bertanggung jawab,” pungkasnya. (iwk/har)