Ditiadakannya pemberian insentif guru PAUD, TK, SD dan SMP oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2025 ini menuai reaksi dari berbagai pihak, tak terkecuali dari para guru yang terdampak.
Teranyar, dilakukan rapat bersama antara Pemprov Kaltara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kaltara di Tanjung Selor, Rabu (23/4/2025).
Baca Juga: Tantangan Serius, Masih 165 Desa di Kaltara Fakir Akses Internet, 26 Desa Diantaranya Ada di Malinau
Rapat bersama membahas soal insentif guru yang ditiadakan itu dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Datu Iqro Ramadhan yang didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara.
Dalam hal ini, Datu Iqro menyampaikan beberapa hal, yang pertama soal kondisi keuangan Pemprov Kaltara yang di tahun 2025 ini mengalami penurunan yang lumayan besar sebagai dampak dari kebijakan efisiensi yang dilakukan secara nasional.
“Kemudian, kita juga ingin memastikan bahwa pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Jangan semuanya dibebankan ke pemerintah provinsi,” ujar Datu Iqro kepada Radar Tarakan saat ditemui usai rapat tersebut.
Sebagai langkah awal, pihaknya meminta data dari kabupaten/kota. Misalnya di Kabupaten Bulungan, itu berapa insentif yang diberikan kepada guru PAUD, TK, SD dan SMP ini, serta siapa saja yang dapat atau menerima insentif yang diberikan itu. Demikian juga kabupaten/kota lain. “Jangan sampai, beban itu semua dilempar ke pemerintah provinsi. Padahal kewenangan kita itu sudah dibagikan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Jadi, intinya di sini kita itu ke depannya perlu duduk satu meja,” tegasnya. (iwk/har)