Adanya isu terkait dugaan pemotongan gaji tenaga kebersihan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menuai perhatian besar masyarakat.
Pasalnya dugaan pemotongan ini dilakukan di tengah adanya maraknya isu kesejahteraan pada tenaga kerja non Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan. Sehingga hal ini mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan.
Saat dikonfirmasi, Wali Kota Tarakan dr Khairul membantah telah melakukan pemotongan gaji pada tenaga kebersihan di lingkungan Pemkot Tarakan.
Dikatakannya, yang dilakukannya hanya mengembalikan nominal upah tenaga kebersihan seperti semula. Hal tersebut lantaran dikatakannya, adanya perubahan yang dilakukan pemerintah sebelumnya yang hanya menyentuh satu instansi saja. Sehingga menurutnya hal tersebut justru menimbulkan diskriminasi pada tenaga honor di instansi lainnya.
"Tidak ada pemotongan upah yang diterima petugas kebersihan yang berada di bawah DLH Tarakan. Hanya mengembalikan nominal upah yang diberikan karena mempertimbangkan asas keadilan dan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres. Masyarakat perlu memahami bahwa saat ini pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi," ujarnya, Kamis (1/5).
Diketahui, sebelumnya adanya postingan keluhan yang viral berisi keluhan petugas kebersihan mengeluhkan adanya pemotongan gaji dari sebelumnya Rp 1,9 juta menjadi Rp 1,6 juta.
Sehingga dalam video berdurasi 1,19 menit tersebut cukup mencuri perhatian masyarakat. Kendati demikian, tidak sedikit masyarakat yang menganggap isu tersebut sengaja dipolitisasi.
Diungkapkan Khairul, pihaknya harus mengembalikan nominal gaji petugas kebersihan seperti semula lantaran pada 20 Februari pasca dilantik, pihaknya mendapatkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi dari pemerintah pusat.
Sehingga, saat menindaklanjuti hal tersebut pihaknya menemukan adanya anggaran yang tidak sesuai, salah satunya penambahan gaji pada tenaga honor di salah satu instansi yang dianggap tidak adil pada instansi lainnya. Dengan keadaan tersebut, pihaknya mengembalikan kebijakan seperti semula.
"Saya coba telusuri satu-satu anggaran itu. Banyak saya dapat. Bukan hanyagaji petugas kebersihan yang saya suruh stop. Ada juga beberapa kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan kedua, tidak adil. Ini kan kita harus perhatikan asas keadilan juga. Itu saya suruh hapus semua," jelasnya. (zac)