NUNUKAN – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Nunukan pada Minggu (12/10/2025) diwarnai kritik tajam mengenai ketimpangan pembangunan. Suara itu datang dari dataran tinggi Krayan, wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yang disuarakan oleh Anggota DPRD Nunukan, Gat Khaleb.
Usai menghadiri rapat paripurna HUT di Gedung DPRD Nunukan, Gat Khaleb menegaskan bahwa di usia ke-26, Kabupaten Nunukan seharusnya lebih dewasa dan mawas diri, fokus pada perbaikan fundamental, bukan hanya selebrasi.
“Kalau manusia di usia 26 sudah dewasa, maka daerah juga seharusnya demikian, lebih mawas diri, tahu mana yang masih harus diperbaiki,” ujarnya.
Krayan Masih Terjebak Lumpur dan Keterisoliran
Gat Khaleb menyoroti disparitas pembangunan yang sangat mencolok. Ia menyebut wilayah perkotaan terus berkembang pesat, sementara Krayan—sebagai beranda terdepan Indonesia—masih berkutat dengan masalah jalan rusak parah, keterisoliran, dan harga bahan pokok yang melambung tinggi.
“Selama ini, kalau Nunukan punya seribu, Krayan baru dapat satu. Harusnya, agar bisa kejar ketertinggalan, Krayan perlu seratus ribu,” sindirnya pedas.
Kritik tersebut ditunjukkan Gat secara nyata saat Bupati Nunukan menyampaikan laporan kinerja dalam pidato HUT; Gat adalah satu-satunya yang tetap diam ketika tepuk tangan riuh menggema di ruangan.
“Saya tidak ikut bertepuk tangan karena kenyataannya, Krayan masih terjebak di lumpur. Sampai hari ini, masih ada warga yang harus di tandu berjam-jam melewati bukit hanya untuk berobat ke puskesmas,” tegasnya.
DOB Sebagai Jeritan Keadilan Pembangunan
Gat mendesak adanya keberpihakan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar bagi wilayah perbatasan. Menurutnya, kehadiran negara tidak cukup dalam bentuk seremoni, tetapi harus dirasakan melalui infrastruktur yang layak dan layanan kesehatan yang terjangkau.
Ia juga mengungkapkan, wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Krayan bukan sekadar ambisi politik, melainkan bentuk jeritan agar pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih besar.
“Kami tidak menuntut kemewahan, hanya keadilan pembangunan. DOB bukan jaminan Krayan akan langsung maju, tapi itu sinyal kuat bahwa kami butuh perhatian dan kehadiran nyata pemerintah,” pungkas Gat. (*)