TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini telah menginjak usia 13 tahun pada tahun 2025, dengan Hari Jadi yang diperingati setiap 25 Oktober berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021. Di usia yang dinilai tidak lagi muda, status ibu kota provinsi, Tanjung Selor, menjadi sorotan utama karena hingga kini masih berstatus sebagai kecamatan, bukan kota.
Kondisi ini mendapat catatan serius dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, H. Achmad Djufrie. Ia mendesak percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor agar ibu kota provinsi memiliki status administratif yang sesuai.
“DOB Kota Tanjung Selor harus segera diwujudkan. Kita harus segera memiliki ibu kota dengan status kota. Kan sekarang ibu kota Kaltara masih berstatus kecamatan,” ujar Achmad Djufrie saat dikonfirmasi, Selasa (28/10/2025).
Politisi Partai Gerindra tersebut berharap Pemerintah Pusat dapat segera memberikan lampu hijau dan menyetujui usulan DOB Kota Tanjung Selor. Achmad Djufrie juga meminta dukungan penuh dari Gubernur Kaltara.
“Saya harap Pak Gubernur juga berjuang untuk menjadikan Tanjung Selor ini menjadi kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012,” tuturnya, merujuk pada regulasi pembentukan daerah otonomi baru.
Selain dukungan pusat, tantangan utama yang harus segera diatasi adalah pemenuhan syarat administrasi. Saat ini, Tanjung Selor hanya terdiri dari satu kecamatan. Padahal, syarat minimal untuk pembentukan sebuah kota adalah terdiri dari empat kecamatan.
Dengan demikian, dibutuhkan minimal tiga kecamatan tambahan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan didorong untuk segera bergerak melakukan pemekaran desa/kelurahan dan kecamatan guna memenuhi persyaratan administrasi yang diajukan untuk pembentukan DOB Kota Tanjung Selor. (iwk/har)