NUNUKAN – Upaya pembukaan jalur laut internasional Sebatik-Tawau, Malaysia, terus diupayakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah. Usulan prioritas pembukaan jalur ini bahkan telah disampaikan dan disepakati untuk dikaji kembali dalam pertemuan Sosial Ekonomi (Sosek) Malaysia-Indonesia (Malindo) yang baru-baru ini digelar.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Amran, M.T, saat berkunjung ke Nunukan.
“Tadi kami diskusi singkat dengan pak Bupati Nunukan menyampaikan terkait dengan hasil kesepakatan pertemuan Sosek Malindo di Malaysia yang telah berlangsung pada November lalu. Kami sampaikan pembukaan untuk Sebatik-Tawau itu sudah kita usulkan kembali untuk dikaji dan akan ditindaklanjuti,” ucap Amran kepada awak media, Senin (8/12).
Amran menjelaskan bahwa usulan ke Pemerintah Malaysia akan segera ditindaklanjuti dengan kajian menyeluruh. Pembukaan rute ini sangat bergantung pada penyelesaian batas negara, khususnya Outstanding Boundary Problem (OBP).
Ia merujuk pada kesepakatan sebelumnya: "Sebagaimana hasil kesepakatan review BCA (Border Crossing Agreement) ke-6 sebelum disepakati BTA yang ditandatangani terakhir di review ke-8 tahun pada 2023 salah satu poin menyampaikan bahwa pintu lintas batas dengan Tawau itu bisa dibahas dilanjutkan pembahasan setelah penyelesaian OBP. Nah kita ketahui bersama bahwa OBP itu sudah selesai pada Februari 2025 kemarin,” jelasnya.
Penyelesaian OBP pada Februari 2025 menjadi dasar kuat bagi Indonesia untuk mendesak tindak lanjut exit entry point Sebatik-Tawau. Amran menambahkan bahwa saat ini, Pemerintah Malaysia juga telah menyatakan keinginan untuk membuka jalur Serudong-Seimenggaris.
Sebagai tindak lanjut, kedua negara kini sedang meminta waktu untuk melakukan kunjungan bersama ke wilayah yang direncanakan sebagai exit entry point di Sebatik. Kunjungan ini penting untuk memverifikasi lokasi dan kesiapan infrastruktur sebelum rute internasional tersebut dapat diresmikan. (akz)