MALINAU – Sukacita menyambut Hari Raya Natal 2025 berubah menjadi kecemasan bagi warga Krayan, Kabupaten Nunukan. Ratusan calon penumpang dilaporkan menumpuk dan harus mengantre panjang di Bandara Malinau, Kalimantan Utara, akibat minimnya jadwal penerbangan menuju wilayah perbatasan tersebut.
Keterbatasan akses udara ini membuat banyak warga terancam gagal mudik dan merayakan Natal bersama keluarga di kampung halaman.
Kondisi transportasi udara rute Malinau-Krayan tahun ini dinilai jauh lebih buruk dibanding tahun sebelumnya. Saat ini, jadwal terbang hanya tersedia dua kali dalam sepekan. Dengan kapasitas yang sangat terbatas, diperkirakan hanya 10 persen calon penumpang yang bisa terangkut setiap minggunya.
Perwakilan warga Krayan, Henri Tetiawadi, mengungkapkan bahwa lonjakan penumpang jelang Natal tidak sebanding dengan frekuensi penerbangan yang tersedia.
“Tahun 2025 ini hanya ada dua kali penerbangan setiap pekan. Lebih dari 100 orang mengantre untuk memperebutkan kursi yang sangat sedikit itu,” ujar Henri, Jumat (19/12/2025).
Bahkan, menurut penuturan warga lainnya, Martin, saking langkanya tiket, warga harus menerapkan sistem undian hanya untuk mendapatkan kepastian jadwal terbang.
Krisis penerbangan ini disinyalir merupakan dampak langsung dari penghentian program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025. Saat ini, masyarakat hanya bergantung pada dua penerbangan perintis yang disubsidi oleh APBN.
“Tahun lalu kami sangat terbantu dengan SOA Pemprov Kaltara. Sekarang karena tidak dialokasikan lagi, otomatis jadwal terbang berkurang drastis. Ini bukan sekadar soal harga subsidi, tapi soal ketersediaan jumlah penerbangan,” tambah Henri.
Masyarakat Krayan, khususnya di Long Bawan, merasa dianaktirikan dengan kondisi ini. Sebagai wilayah yang hanya bisa diakses melalui jalur udara (isolasi geografis), ketiadaan jadwal terbang berarti memutus urat nadi kehidupan mereka.
Warga berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara segera mengambil langkah darurat untuk menambah frekuensi penerbangan, setidaknya selama masa mudik Natal dan Tahun Baru. “Kami sangat bergantung pada transportasi udara. Harapan kami pemerintah melihat kondisi nyata kami di perbatasan. Jangan sampai warga tidak bisa pulang kampung di hari besar ini,” pungkas Martin. (*/dip/lim)