Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, akhirnya angkat bicara terkait insiden teriakan mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi dengan nama Prabowo usai dirinya memberikan kuliah umum, Jumat (13/4/2019) malam.
Dalam wawancara yang dilansir RMOL, Sabtu (13/4/2019), Luhut mengungkapkan kejadian versinya dan perasaanya tentang kejadian tersebut.
Luhut menjelaskan dia berbicara di kuliah umum tersebut selama 20 menit. Namun, dia memastikan tidak bicara harus memilih pasangan calon (paslon) untuk Pilpres 2019 ini.
“Terutama kalau bicara di depan mahasiswa, saya selalu bicara bahwa kalian pilih paslon sesuai hati nurani mu, jangan golput, pergilah ke TPS besok tanggal 17 (April). Tanya hati nurani mu siapa yang mau kau pilih. Lalu saya jelaskan keadaan ekonomi saat ini. Selesai kuliah umum saya turun, masih ada kumpulan mahasiswa. Saya lewati mereka kumpulan mahasiswa yang teriak Prabowo, Prabowo” saya bilang enggak apa-apa, kami toss, toss, begitu. Begitu terus, saya jalan sampai ke mobil. Saya toss dan banyak yang selfie sama saya. Itu sudah jam 10 kurang sedikit. Kalau mereka mahasiswa yang masih muda begitu kan sah-sah saja. Jadi kalau ada yang bilang saya diusir, saya enggak merasa diusir. Sudah selesai semua,” ungkapnya.
Luhut membantah kalau ada kabar bahwa dirinya diusir. Menurutnya, dia sudah menyelesaikan materi di kampus Pancabudi baru peristiwa itu terjadi.
“Kalau saya diusir, buat apa saya jalan di tengah-tengah mereka? Saya hampiri mereka sambil jalan ke jalan besar. Ada yang teriak-teriak “Jokowi lagi, Jokowi lagi” ada pula yang teriak “Prabowo, Prabowo”. Tidak apa-apa kan, demokrasi. Asalkan tidak sampai berkelahi, bermusuhan. Dan kalau sudah selesai mencoblos nanti ya sudah selesai, siapa pun yang menang ya itulah Indonesia,” bebernya.
Dia mengaku tak masalah dengan kejadian tersebut.
“Tidak masalah, kamu bisa cek dimana pun saya bicara, saya mengajak semua untuk dewasa berdemokrasi, jangan percaya berita-berita fitnah. Yang saya luruskan adalah, tidak benar Presiden itu tidak memperhatikan umat Islam, kriminalisasi ulama. Lalu tidak benar Presiden terindikasi PKI. Presiden pada saat apel Danrem/Dandim pada bulan Desember 2018, telah memerintahkan untuk meneliti gerakan-gerakan komunis di Indonesia dan pada bulan Januari nya sudah ada laporannya secara berjenjang dari KASAD sampai Panglima TNI. Saya juga di CC kan. Hasilnya tidak ditemukan itu,” tuturnya.
“Kemudian mengenai tenaga kerja asing yang katanya ratusan ribu, tidak ditemukan juga. Saya mau tanya, dimana itu? Kemudian dikatakan juga negara kita punya banyak utang, tidak benar. Hutang kita rendah kok. Utang kita hanya 29,6% dari PDB padahal utang itu boleh hingga 60% dari PDB. Lalu banyak lagi. Hal-hal semacam ini, berita-berita hoaks ini, jangan dijadikan referensi untuk menentukan pilihan,” urainya. (rgu/rmol/pojoksumut)