PROKAL.CO, PENAJAM-Program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dianggarkan sebesar Rp 30 miliar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) pada 2025 hingga saat ini belum terealisasi.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, menjelaskan MBG yang menyasar murid sekolah dasar (SD), pelajar sekolah menengah pertama (SMP), dan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) di daerah ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
“Program makan bergizi gratis sampai dengan saat ini di wilayah kita belum berjalan,” kata Sekkab PPU, Tohar, Senin (17/3/2025).
Baca Juga: Mau Mudik, Polresta Balikpapan Ingatkan Lima Hal Ini
Ia membenarkan bahwa Pemkab PPU telah mengalokasikan anggaran untuk program tersebut, meskipun belum sepenuhnya jika dibandingkan dengan jumlah sasaran.
Tohar menjelaskan, berdasarkan hasil sosialisasi pada 10 Februari lalu oleh Deputi Aplikasi dan Pemeliharaan Data, program MBG sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten, akan memiliki petugas dari Badan Pangan Nasional.
“Ketika di awal penyusunan anggaran, itu yang menjadi acuan daerah, yaitu menunggu juknis. Tetapi ada perkembangan kebijakan dalam perjalanannya seperti yang sudah kami jelaskan tadi,” ungkap Tohar.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Andi Singkerru saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Senin (17/3/2025), mengungkapkan MBG di PPU telah dimulai di sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Sepaku, PPU per 15 Januari 2025.
Dikatakannya, bahwa pemerintah sudah melaksanakan kegiatan ini dengan menunjuk Balai Gizi Nasional Samarinda, dan untuk di PPU, di-plot di Sepaku meliputi lima TK, empat SD, dua SMP, dan satu SMK.
Hanya, lanjutnya, selepas pertengahan Januari 2025 itu sampai sekarang belum ada laporan pelaksanaan di lapangan.
Baca Juga: Prabowo Genjot Investasi: Kita Bisa Ciptakan 8 Juta Lebih Lapangan Kerja
“Sehingga kami belum bisa komentar lebih jauh. Sedangkan dana APBD yang sudah dialokasikan untuk MBG, karena ada larangan dari mendagri yang melarang daerah menganggarkan MBG ini, dan pemerintah pusat yang akan menganggarkannya. Artinya, bahwa untuk yang ini belum sepenuhnya berjalan normal, di beberapa daerah masih ada yang uji coba,” jelasnya.
Pemerintah pusat pun, lanjut dia, masih memformulasikan terkait pelayanan pemberian MBG ini. Dia berharap terkait program ini bisa segera terealisasi, sehingga anak didik bisa merasakan MBG secara menyeluruh.
