Harapan terhadap transportasi yang lebih efisien dan aman antara Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) kian menguat pasca-peresmian Jembatan Pulau Balang di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, PPU, oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Juli 2024.
Jembatan ini dipandang sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang selama ini membelit jalur penyeberangan feri yang menghubungkan Penajam, PPU-Kota Balikpapan, yang bertahun-tahun telah menjadi andalan masyarakat dan pelaku usaha.
Didik Maryanto ST, seorang pedagang, guru, ketua Yayasan Elbaity, dan anggota Generasi Profesional (GenPro) PPU, dalam analisisnya mengungkapkan bahwa jalur feri Penajam-Balikpapan memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang mendesak untuk segera diatasi dengan memaksimalkan fungsi Jembatan Pulau Balang.
Kepada media ini, Rabu (14/5), Maryanto memaparkan beberapa persoalan krusial terkait operasional moda transportasi laut itu. Pertama, biaya penyeberangan yang mahal menjadi keluhan utama. Tarif untuk kendaraan roda empat berkisar antara Rp 260.000 hingga Rp 525.000, sementara untuk truk dapat mencapai lebih dari Rp 1 juta untuk sekali jalan.
Beban biaya ini dirasakan memberatkan, terutama bagi mereka yang rutin melakukan perjalanan antar kedua wilayah. “Kedua, akses jalan menuju dermaga yang berbahaya turut menjadi perhatian. Rute yang bergunung-gunung, terjal, dan seringkali mengalami kerusakan meningkatkan potensi kecelakaan dan kerusakan kendaraan,” kata Didik Maryanto.
Lebih lanjut, Maryanto menyoroti kondisi kapal feri yang tua dan minim perawatan juga menjadi sorotan tajam. Tragedi tenggelamnya KMP Muchlisa pada 5 Mei 2025, yang menelan dua korban jiwa dan kerugian material, kata dia, menjadi bukti nyata buruknya standar keselamatan.
Dugaan kuat kapal karam akibat patah as propeller mengindikasikan lemahnya pemeliharaan armada. “Terakhir, waktu tempuh yang tidak efisien menjadi kendala serius. Penyeberangan feri membutuhkan waktu lebih dari dua jam untuk satu kali jalan, atau sekitar lima jam untuk perjalanan pulang-pergi. Hal ini dinilai menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa, padahal sektor usaha sangat membutuhkan kecepatan waktu untuk efisiensi logistik,” ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, keberadaan Jembatan Pulau Balang, yang telah dimanfaatkan untuk arus mudik Lebaran 2025, menawarkan harapan baru bagi konektivitas yang lebih baik. Namun, Didik Maryanto menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk memaksimalkan potensi jembatan ini.
Langkah pertama yang mendesak adalah merampungkan pembangunan akses jalan pendukung menuju jembatan. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan akan memastikan kelancaran konektivitas antara PPU dan Balikpapan melalui jalur darat.
Selanjutnya, Didik Maryanto menyarankan untuk menghentikan operasional feri yang tidak efisien. Jalur feri dinilai lebih cocok untuk dialihfungsikan menjadi layanan speedboat atau pariwisata, sehingga tetap memiliki nilai ekonomis tanpa mengorbankan aspek keselamatan.
Prioritas utama pemerintah, menurut Didik Maryanto, adalah menjamin keamanan dan efisiensi transportasi. Peralihan ke jalur darat melalui Jembatan Pulau Balang diyakini dapat menekan risiko kecelakaan dan biaya logistik secara signifikan, sejalan dengan prinsip pembangunan transportasi yang berkelanjutan.
Dia mengungkapkan, bahwa analisisnya itu didukung oleh sejumlah referensi tepercaya. Studi dalam buku "Transport Economics" karya Button (2010) menyebutkan keunggulan efisiensi transportasi darat dalam hal biaya dan waktu untuk jarak menengah dibandingkan transportasi laut.
Sementara itu, data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas kecelakaan feri di Indonesia disebabkan oleh usia kapal yang tua dan buruknya perawatan.
Didik Maryanto menyimpulkan bahwa peralihan ke jalur darat melalui Jembatan Pulau Balang adalah solusi logis untuk mengatasi inefisiensi yang selama ini melekat pada jalur feri. Ia mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan infrastruktur pendukung dan mengalihkan fungsi pelabuhan agar tetap memiliki nilai ekonomis.
