Di tengah upaya memperkuat pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan formasi guru. Dari 950 kursi yang disediakan untuk tenaga pendidik tahun lalu, hanya 178 yang terisi. Sementara itu, sebanyak 1.300 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru saja resmi dilantik Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Setiap tahun, Pemkot Samarinda membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun PPPK untuk mengisi sejumlah jabatan kosong di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyesuaikan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Dalam arahannya, Andi Harun menekankan pentingnya peran tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota ini. Ia menyadari betul beratnya tugas yang kini dipikul para PPPK, terutama dari jabatan fungsional guru.
“Kami berharap para PPPK ini, terutama guru, tidak hanya mengajar, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Pendidikan kita harus adaptif terhadap kebutuhan zaman,” katanya.
Meski tantangan masih besar, Andi Harun tetap menyampaikan apresiasi kepada para tenaga baru yang telah lolos seleksi. Ia meminta mereka menjaga disiplin, semangat belajar, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Terkait kesejahteraan, Andi Harun mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Ia memastikan bahwa upaya peningkatan penghasilan akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Memang tidak semua bisa langsung kita benahi sekaligus. Namun kami berkomitmen, kalau pendapatan daerah naik, kesejahteraan pegawai, termasuk para guru, akan kami tingkatkan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari profesionalisme seluruh aparatur. “Itu modal utama bagi pemerintah untuk mewujudkan perubahan nyata di Samarinda,” ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda, Samlian Noor, menambahkan bahwa pelantikan dilakukan berdasarkan hasil tes yang terlaksana tahun lalu. Ia mengakui bahwa formasi guru sangat sedikit terisi karena banyak peserta yang tidak memenuhi syarat kelulusan. “Ada juga yang dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi hasil yang ditetapkan dalam SK sudah sesuai dengan hasil tes yang telah dijalani oleh setiap peserta,” pungkasnya. (hun/beb/nha)
Editor : Indra Zakaria