SAMARINDA- Aktivitas ekonomi di wilayah hulu Mahakam hingga perbatasan Malaysia kini berada di ambang krisis. Terhentinya operasional 10 kapal angkutan penumpang dan barang rute Samarinda–Kutai Barat–Mahakam Ulu mulai memicu kekhawatiran serius akan kelangkaan kebutuhan pokok di wilayah pedalaman Kalimantan Timur.
Dari total 23 kapal yang biasanya melayani rute vital ini, baru 13 kapal yang berhasil mengantongi rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Sisanya, sebanyak 10 kapal, masih terparkir di dermaga lantaran terganjal proses administrasi yang belum kunjung usai.
Sekretaris Organisasi Angkutan Mahakam Ulu (Orgamu), Adi Surya Budi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya proses penerbitan Surat Keputusan (SK) meskipun berkas telah diserahkan ke Dinas Perhubungan Kaltim. Ia menilai kondisi saat ini cukup membingungkan bagi para pemilik kapal.
"Berkas 10 kapal ini sebenarnya sudah lengkap, tapi SK-nya belum keluar. Anehnya, ada kapal yang belum lengkap justru bisa mendapatkan izin sementara," ujar Adi saat ditemui di Dermaga Sungai Kunjang, Selasa (10/2).
Kondisi ini dipastikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pedalaman. Dalam pola pelayaran normal, setidaknya dua kapal harus berangkat setiap hari menuju Melak (Kubar) dan Long Bagun (Mahulu) demi menjaga stabilitas pasokan barang. Jika hanya mengandalkan 13 kapal, pola distribusi harian tersebut dipastikan akan berantakan.
Dampak nyata dari tersendatnya pelayaran ini sudah mulai dirasakan di Mahakam Ulu, di mana harga beras dilaporkan sempat melonjak hingga Rp 1 juta per karung. Selain ancaman kelaparan dan inflasi bagi warga pedalaman, ratusan buruh kapal kini kehilangan mata pencaharian karena kapal-kapal mereka tidak dapat berlayar.
"Harapan kami hanya satu, proses izin BBM ini segera tuntas. Kalau kapal tidak jalan, buruh tidak kerja dan pasokan sembako di Mahulu pasti terganggu," tegas Adi.
Kini, para pelaku usaha angkutan sungai tersebut hanya bisa menunggu realisasi janji pemerintah untuk mempercepat birokrasi, sebelum dampak ekonomi di wilayah perbatasan semakin tidak terkendali. (*)
Editor : Indra Zakaria