SENYUM merekah di wajah Imam Munir Maliki, Selasa (3/11). Petani kelapa sawit dari Sangkulirang, Kutai Timur ini tampak puas dengan tumpukan buah kelapa sawit yang sudah tersusun rapi di bak pikap Daihatsu Gran Max miliknya. Penuh. Bahkan tumpukannya lebih tinggi 30 sentimeter dari ukuran bak normal.
“Alhamdulillah, panen hari ini memuaskan. Pas juga saat ini harga sawit lumayan tinggi. Per kilogramnya Rp 1.550,” ungkap Imam kepada Prokal.co. Dia menuturkan, sepanjang tahun ini harga tandan buah segar (TBS) lumayan tinggi. Sama seperti tahun lalu, cenderung stabil. Berbeda dengan dua tahun lalu yang sempat berada di bawah Rp 1.000 per kilogram.
Memang belum mampu menyentuh level tertinggi yang pernah dirasakannya pada awal tahun di kisaran Rp 1.600. Tapi sudah baik karena stabil. Terpenting tidak ikut turun seperti berbagai sektor usaha yang kesulitan bertahan di tengah gempuran pandemi virus corona.
MASA DEPAN: Pertamina memastikan solar yang beredar di masyarakat Kalimantan sudah dicampur biodiesel sebanyak 30 persen. Tampak salah satu petugas SPBU mengisi tangki pengendara.
Apalagi dia dan petani lainnya sudah tidak bingung lagi untuk menjual buah. Dulu, ungkap Imam, dia dan petani lainnya hanya bisa menjual ke pengepul. Itu pun hanya ada tiga di kampungnya. Sehingga harga buah rendah. Mau musim panen atau tidak, harganya tetap rendah. Kini, mereka bisa bernapas lega karena bisa menjual sendiri ke pabrik yang membuka penerimaan buah di kawasan Pelabuhan Maloy.
“Walau butuh energi ekstra untuk mengirim sendiri ke pabrik, tapi pendapatan kami lebih tinggi. Sebulan saya bisa mendapat pemasukan Rp 20 juta,” ujarnya bangga. Adapun kebun yang dia kelola saat ini seluas 6,5 hektare. “Ini uang bersih yang saya terima di luar gaji untuk teman-teman yang membantu pas panen,” sambungnya.
Untuk menjaga stabilitas harga, alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika, Universitas Mulawarman ini bersama rekan-rekannya tengah berjuang di Dinas Perkebunan. Meminta adanya standar harga buah kelapa sawit. Supaya baik pabrik maupun pengepul tidak semena-mena menentukan harga.
“Saya lihat standar harga ini sudah diterapkan oleh Dinas Perkebunan Kaltim, tapi belum berlaku di kami. Jadi, kami berusaha supaya diberlakukan di Kutim juga, biar ke depannya petani kelapa sawit lebih terlindungi,” terangnya.
Hal senada diungkapkan Ketua RT 2, Desa Bukit Harapan, Kaliorang, Sukartin. Kestabilan harga buah sawit menjadi harapan warganya karena hampir seluruhnya menggantungkan hidup dari pertanian. Dia bercerita, bertani sudah dilakukan warganya sejak puluhan tahun lalu. Karena warga yang tinggal di Kecamatan Kaliorang merupakan penduduk transmigrasi di masa pemerintahan Soeharto, tepatnya pada tahun 1989.
Sebelum beralih ke kelapa sawit, dulu warga di sana memanfaatkan lahan pembagian pemerintah seluas 2 hektare untuk menanam tumbuhan hortikultura. Seperti padi, jagung, hingga pisang. Saat ini banyak petani yang beralih ke kelapa sawit, meski masih ada yang tetap menanam pisang dan padi.
“Di sini tanaman tumbuh subur karena dekat sumber air. Ada pegunungan Karst Sangkulirang Mangkalihat. Jadi, kami dari dulu memang bertani,” tuturnya. Dia menyebut, pendapatan warga dari menanam sawit sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Contohnya kalau orang punya satu hektare saja sudah bisa hidup. Dalam satu hektare biasanya kita bisa panen sekitar 3 ton. Kalau sekilo Rp 1.000 saja, sudah ada pendapatan Rp 3 juta. Di sini minimal orang punya 2 hektare. Kita panen 20 hari sekali,” bebernya.
Kaliorang memang tercatat sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Kaltim. Selain perusahaan swasta, luasan kebun sawit yang ditanam masyarakat mencapai 2.883 hektare. Dengan produksi mencapai 12.060 ton tandan buah segar. Buah sawit masyarakat ini biasa dijual ke pabrik pengolah crude palm oil (CPO) di Maloy.
Selain sawit, Kaliorang memiliki komoditas andalan ekspor lain. Yakni, pisang kepok. Dalam beberapa tahun terakhir, penyumbang devisa negara ini laris manis di Malaysia. Sepanjang 2019, Balai Karantina Pertanian Balikpapan mencatat pisang kepok asal Kaliorang tiga kali dikirim ke negeri jiran. Yakni, pada Oktober, November, dan Desember. Sebanyak 80 ton atau senilai Rp 120 juta.
HILIRISASI UNTUK STABILITAS HARGA BUAH
Melihat warga Kutim dan Kaltim yang begitu bergantung dengan kelapa sawit, pemerintah tengah berjuang menghadirkan industri hilir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Tentu supaya harga TBS lebih stabil dan menghadirkan produk turunan yang memiliki harga jual lebih tinggi.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, industri hilir sudah menjadi kebutuhan di Kaltim. Sebab, produksi kelapa sawit di Bumi Etam sudah sangat besar. Dengan luas perkebunan mencapai 1,10 juta hektare, Kaltim mampu memproduksi buah 13,16 juta ton. Sehingga sudah seharusnya Kaltim punya banyak industri turunan crude palm oil (CPO).
Menurutnya, ada tiga jalur hilirisasi CPO yang potensial untuk dikembangkan. Pertama oleopangan atau industri-industri yang mengolah produk industry refinery untuk menghasilkan produk antara intermediate oleofood sampai pada produk jadi oleofood product. Selanjutnya ada olahan CPO menjadi produk oleokimia. Seperti detergen, sabun dan sampo.
Terakhir hilirisasi biofuel (biofuel complex) dengan mengolah produk industri minyak untuk menghasilkan produk-produk antara biofuel, hingga produk jadi biofuel. Produk yang dihasilkan di antaranya biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur, dan lain-lain. “Hilirisasi kelapa sawit di Kaltim bukan sebuah pilihan lagi, tapi menjadi kebutuhan,” jelasnya, baru-baru ini.
Pihaknya mengaku siap mendukung penuh upaya hilirisasi kelapa sawit sebagai transformasi ekonomi Kaltim. Jika Kaltim bisa secara mandiri mengolah sawit sampai ke produk turunan diyakini bakal menguntungkan daerah. Apalagi berbagai kebutuhan pokok sehari-hari banyak berasal dari CPO, seperti minyak goreng, keju, sabun, dan kosmetik. Termasuk bahan bakar minyak.
Jika seluruh kebutuhan tersebut dapat diproduksi Kaltim, maka harganya akan lebih terjangkau bagi masyarakat. Tentunya harga TBS juga lebih stabil. Hanya saja, saat ini realisasi industri hilir komoditas perkebunan ini belum maksimal. KEK MBTK yang diproyeksi sebagai pusat industri kelapa sawit, sampai saat ini belum bekerja optimal.
“Masih banyak yang belum maksimal menuju transformasi ekonomi di bidang kelapa sawit, salah satu yang paling mendasar soal infrastruktur. Setelah diresmikan presiden tahun lalu, saat ini infrastrukturnya masih dilengkapi,” katanya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, Kalimantan merupakan sentra penghasil sawit terbesar setelah Sumatra. Luas lahannya mencapai 5,7 juta hektare, dengan produksi mencapai 15,3 juta ton per tahun. “Dengan potensi yang sangat besar, industri hilir CPO layak hadir di Kaltim,” katanya.
Dia mengungkapkan investasi di CPO relatif stagnan sejak 2018. Ini perlu didorong untuk investasi, meski sebenarnya industri turunan CPO di Kaltim sudah cukup berkembang. “Saat ini memang sudah ada perusahaan yang mengolah CPO menjadi olein atau minyak goreng, biofuel atau biodiesel, palm fatty acid distillate (PFAD), serta stearin (bahan margarin). Tapi harus terus ditambah,” ungkapnya.
Adapun perusahaan yang sudah mengolah turunan kelapa sawit adalah PT Kutai Refinery Nusantara (KRN) dengan produk minyak goreng dan biodiesel. KRN bahkan berencana menambah kapasitas biodiesel mencapai 419.540 kiloliter (kl) per tahun pada 2021 dengan total investasi mencapai USD 32 juta. Kapasitas tersebut mencapai 33 persen terhadap produksi biodiesel di Kalimantan dan 3,48 persen terhadap produksi biodiesel nasional.
Lalu ada juga Louis Dreyfus Company. Perusahaan yang berlokasi di Balikpapan-Penajam Paser Utara ini memproduksi CPO, olein (minyak goreng), PFAD, dan stearin (fraksi padat) dengan kapasitas kurang lebih 1.700 ton per hari. Ada juga Energi Unggul Persada Pabrik pengolahan CPO yang diresmikan pada November 2019. Pada akhir 2020, pabrik pengolahan CPO berkapasitas 60 ribu dead weight tonnage (DWT) ini direncanakan memproduksi minyak goreng, dan biodiesel dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp 3 triliun dan diestimasi mampu menyerap 350 tenaga kerja.
“Sudah ada beberapa perusahaan yang berkembang, namun melihat luasnya lahan sawit, potensi pengembangan industri olahan CPO masih bisa diperbanyak,” terangnya. Perkebunan kelapa sawit saat ini juga tercatat sebagai penyerap tenaga kerja tertinggi. Total ada 220.055 orang yang bekerja di industri tersebut.
Sekprov Kaltim Muhammad Sabani mengatakan, Kaltim memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan industri hilir kelapa sawit. Dia mencatat sudah ada 19 perusahaan yang berencana berinvestasi di Maloy. “Namun memang perkembangan KEK Maloy masih perlu dilakukan evaluasi perda kawasan,” jelasnya.
PERTAMINA PASTIKAN TERUS PRODUKSI B30
Pertamina berkomitmen untuk terus membantu pemerintah mengurangi defisit neraca perdagangan dengan terus menjalankan program mandatori biodiesel 30 persen di tengah penurunan harga minyak dunia yang berada di level USD 40-45 per barel.
Penerapan B30 ini pada 2020 diprediksi mampu mengurangi impor solar sebesar 8-9 juta kiloliter. Jika dikalikan dengan harga indeks pasar (HIP) solar pada Maret 2020 sebesar Rp 5.630 per liter, maka nilai penghematan impor solar bisa mencapai Rp 45 triliun.
Sepanjang Januari-Juli 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, nilai impor migas Indonesia turun 32,85 persen dari USD 12,64 juta dengan volume 23,17 juta ton menjadi USD 8,48 juta dengan volume 22,22 juta ton.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menuturkan, program B30 tahun lalu tidak hanya mengurangi impor solar, tapi juga menghemat devisa negara hingga 20-30 persen. “Sebelum B30, kita sudah menerapkan B20. Dari data tahun 2018-2019, ada penurunan biaya sekitar 4 persen. Jadi, setiap tambahan FAME (fatty acid methyl ester) sebesar 10 persen ke solar, ada penurunan biaya produksi 2 persen,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi.
Secara nasional, tahun ini Pertamina memiliki target penyaluran B30 sebesar 15,076 juta kiloliter. Dan per September sudah terealisasi sebesar 10,182 juta kiloliter. Untuk wilayah Kalimantan sendiri, setiap bulannya perseroan pelat merah ini menyalurkan 375.444 kiloliter. “Ini kami distribusikan ke seluruh SPBU atau retail dan konsumsi industri di Kalimantan,” tambah Manajer Komunikasi, Relasi & CSR Regional Kalimantan Roberth MV Dumatubun, Sabtu (24/10).
Adapun untuk Kaltim, distribusi B30 per September sudah mencapai 168.060 kiloliter dari target sebesar 257.497 kiloliter. Dengan konsumsi terbesar berada di Samarinda mencapai 39.160 kiloliter. Robert juga memastikan seluruh solar yang beredar di masyarakat sudah mengandung biodiesel.
Selama menjalankan program tersebut, Roberth mengaku dihadapkan beberapa tantangan. Salah satunya mengatasi sifat biodiesel yang bisa membeku pada suhu dingin. Sehingga diperlukan tempat penyimpanan khusus agar tidak merusak kualitas BBM yang akan disalurkan ke masyarakat. Pun saat melakukan pencampuran. Harus dilakukan jelang pendistribusian.
“Bahkan kadang kami mencampurnya di moda transportasi langsung. Bisa di mobil tangki atau kalau pengirimannya menggunakan kapal ya kami blending di kapal,” bebernya. Dia memastikan program tersebut tetap akan dijalankan secara maksimal karena menjadi salah satu alternatif mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang nantinya pasti habis.
Melihat permintaan BBM yang terus bertambah, pihaknya berencana memperbesar kapasitas penyimpanan. Membangun dua tangki untuk solar di Samarinda dan membuka lahan baru di Tanjung Batu, di kawasan Teluk Balikpapan. Penambahan ini untuk antisipasi peningkatan jumlah produksi seiring perluasan kilang minyak Balikpapan dan proyek perpindahan ibu kota negara (IKN) baru.
“Selain perpindahan IKN, permintaan BBM setiap tahunnya juga pasti meningkat sejalan dengan tumbuhnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan investasi yang masuk ke Kaltim. Semakin banyak investasi, maka akan semakin banyak industri yang akan terbangun. Semuanya ini membutuhkan suplai BBM,” tuturnya.
Terkait suplai FAME sebagai bahan baku B30, pihaknya mengaku belum pernah ada gangguan karena Pertamina pusat telah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan kelapa sawit, salah satunya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III. “Kami sudah menggandeng banyak perusahaan, jadi untuk suplai tidak pernah ada masalah. Apalagi produksi kelapa sawit kita juga besar,” tuturnya.
Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menuturkan, penerapan B30 memiliki multiplier effect. Tak hanya mengurangi defisit neraca perdagangan, tapi juga bisa membantu pemerintah menurunkan emisi karbon dan membuat harga kelapa sawit semakin kuat yang ujung-ujungnya menguntungkan petani kelapa sawit dan menyejahterakan masyarakat.
“Saat ini masyarakat yang menggantungkan hidup di industri sawit mencapai 16 juta orang dan sekitar 7 juta orang merupakan petani. Artinya, jika B30 ini terus berjalan dan ditingkatkan, kesejahteraan petani akan terjamin,” ungkapnya saat menjadi pemateri perhelatan Fellowship Journalist Batch II garapan BPDP-KS, Kamis (22/10).
Paulus mengatakan, tahun lalu produksi FAME di Indonesia sebesar 6,39 juta kiloliter atau setara 40 juta barel atau 51 hari produksi minyak Indonesia. Sementara kapasitas terpasang produksi FAME dari anggota Aprobi sebanyak 12 juta kiloliter yang dihasilkan dari 19 pabrik. Artinya, produksi masih bisa ditingkatkan kurang lebih 6 juta kiloliter lagi untuk memaksimalkan kapasitas yang terpasang.
"Jadi kalau B30 mau dinaikkan menjadi B40, hanya akan ada tambahan sekitar 3 juta kiloliter menjadi 9 juta kiloliter untuk konsumsi dalam negeri. Jadi masih aman dan mencukupi. Tidak perlu menambah kebun lagi dan mematahkan anggapan bahwa kelapa sawit merusak lingkungan," tegasnya. Hingga Mei 2020, produksi biodiesel tercatat sebesar 4,231 juta kl dengan konsumsi nasional sebesar 3,550 juta kl.
Penggunaan energi baru terbarukan ini juga membuktikan bahwa Indonesia turut menjaga lingkungan dengan mengurangi emisi karbon. Dia juga mengapresiasi keseriusan Pertamina dengan terus melakukan pengembangan menjadi B40 dan menemukan D100 pada 16 Agustus lalu. D100 ini dinilai lebih ramah lingkungan karena gas karbon dioksida yang dilepaskan lebih sedikit dari B100 atau FAME.
“B30 lebih bersih dibandingkan bahan bakar minyak murni karena tidak mengandung sulfur. Dan 2019 lalu biodiesel berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 17,5 juta ton CO2. Sementara tahun ini diproyeksi mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 juta ton CO2. Selain itu, program B30 ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja tambahan hingga 1,29 juta orang,” bebernya.
Yang menjadi tantangan besar, tambah Paulus, adalah harga biodiesel yang justru lebih mahal ketimbang solar. HIP FAME pada Juni lalu tercatat sebesar Rp 6.941 per liter. Ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi Pertamina untuk terus menjalankan B30.
“Namun demi kepentingan perekonomian negara, ini harus dilakukan. Ketimbang impor solar dan uangnya keluar, lebih baik mengolah biodiesel yang mahal tapi uangnya berputar di dalam negeri. Dari perputaran uang itu, perekonomian nasional jauh lebih kuat,” terangnya.
Mengenai respons masyarakat dan industri, Paulus mengatakan, mereka menyambut positif adanya bahan bakar ramah lingkungan ini. "Saat ini hanya Freeport yang belum menggunakan karena mereka beroperasi di ketinggian dengan suhu yang dingin. Takutnya kalau menggunakan B30 terjadi pembekuan. Alutsista TNI juga belum. Tapi untuk industri lain sudah pakai semuanya,” terang dia.
Manajer Servis PT Mandau Berlian Sejati, diler resmi Mitsubishi di Balikpapan, Katenun menuturkan, saat ini pihaknya sudah melakukan adaptasi dengan B30. Seperti Mitsubishi Fuso yang sudah diberi penambahan filter. Untuk menyaring kandungan air dari biodiesel agar mesin lebih aman dan tidak masuk ke sistem pembakaran.
“Yang awalnya satu filter, kini kami tambah jadi dua. Yang sebelumnya dua ditambah jadi tiga. Kami juga sudah melakukan trial untuk permasalahan ini dan ada training. Jadi kami sudah mengikuti perkembangan dan siap mendukung program tersebut,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, untuk Triton, pihaknya memberi saran kepada konsumen menambah double filter kit. Karena hingga sekarang produksi Triton masih pakai satu filter. Penambahan filter juga tidak terlalu mahal, hanya berkisar Rp 700 ribu. “Kalau tidak melakukan penambahan, konsekuensinya konsumen harus lebih sering mengganti filter. Dari awalnya per 10.000 kilometer, jadi setengahnya,” beber dia.
Jika tidak ada penambahan, tambah Katenun, penggunaan biodiesel berpotensi merusak beberapa komponen mesin di sistem pembakaran. Misalnya injector dan supply pump. Jika masuk air ke komponen tersebut maka akan mengakibatkan korosi dan membuat kinerjanya tidak maksimal.
Sejauh ini, Katenun belum pernah menerima keluhan dari pelanggan terkait B30 karena dari awal sudah memberi edukasi. Terkadang justru masyarakat yang lebih dulu konsultasi. “Karena mereka memang harus menyesuaikan. Kalau perusahaan besar, mereka sudah melakukan antisipasi dari awal karena kualitas BBM di tambang kadang jelek. Tercampur air embun karena terlalu lama disimpan atau terlalu lama pengiriman,” terangnya.
Corporate Secretary PT Transkon Jaya Tbk R Alexander J Syauta menuturkan, pihaknya siap mendukung perubahan ke arah kebaikan yang telah dilakukan pemerintah. Perusahaan yang melantai di bursa saham awal tahun ini juga terus berkoordinasi dengan pihak diler untuk meningkatkan kinerja mesin sembari melakukan perubahan dalam sistem perawatan internal.
“Kami telah menggunakan filter terbaik yang dapat mendukung dan sesuai dengan B30. Juga mengubah prosedur perawatan sehingga bisa memfasilitasi perubahan pada kinerja mesin sebagai akibat dari penggunaan B30,” tutur Syauta.
Hal itu harus dilakukan Transkon Jaya karena mereka bergerak di bidang penyewaan kendaraan dan memiliki sekitar 5.000 mobil, tersebar di berbagai tambang di seluruh Indonesia. Baru-baru ini mereka mendapatkan beberapa proyek di Sulawesi. “Kami terus melakukan ekspansi pasca-IPO. Jadi, kami harus menyesuaikan diri dengan program pemerintah, termasuk B30,” tuntasnya. (ndu/k15)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan