BALIKPAPAN - Kualitas indeks demokrasi di Kaltim menunjukkan tren positif, meski mengalami penurunan peringkat.
Pada penilaian 2020 lalu yang dilaksanakan pada 2021, Kaltim masuk posisi ke tiga secara nasional di bawah DKI Jakarta dan Gorontalo. Namun terjadi penurunan pada penilaian IDI 2021, di mana Kaltim turun ke peringkat 5 nasional.
"Pertama DKI dengan nilai 82 kemudian Jatim, Jawa Barat, DIY dan Kaltim nomor 5. Itu nomor satu 1 di luar pulau jawa berarti kan bagus," kata Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus di sela Sosialisasi Indeks Demokrasi (IDI) di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (2/11) siang.
Ia meneruskan, IDI digunakan untuk mengukur seberapa tinggi partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat terlaksana.
Pengukuran indeks demokrasi di Kaltim, kata dia, salah satunya terkait kondusiftas daerah. Jika kondusif, maka otomatis nilainya lebih bagus.
"Jadi kriterianya tiga aspek dan 22 variabel. Salah satunya dalam penanganan itu bagaimana situasi politik yang ada di Kaltim dan demokrasi di Kaltim berjalan baik," jelasnya.
Misalkan penanganan aksi unjuk rasa di Kaltim, jika dilakukan dengan baik maka tidak akan terjadi chaos. Nilai itu akan menurun ketika kerap terjadi chaos pada aksi unjuk rasa.
"Jadi dilihat demo itu penanganannya oleh Polisi dan TNI. Kalau terjadi chaos maka nilai indeks demokrasi kita rendah, tapi kalau penanganan secara damai itu bagus. Ini dari segi variabel saja, tapi banyak variabel yang dinilai, misalnya keterbukaan publik itu juga penilaian," bebernya.
Penilaian lain, lanjut dia, dari sisi parlemen, ketika DPR dalam satu tahun tidak mengeluarkan Perda inisiatif DPRD maka penilaian juga akan berkurang.
"Kemudian hubungan dengan DPR yang bisa menghasilkan Perda inisiatif berapa kali dalam setahun itu juga dinilai kalau DPR tidak ada inisiatif perda maka rendah nilainya," imbuh dia.
Gubernur Kaltim Isran Noor menilai, kulitas demokrasi di Kaltim sudah kian baik. "Kualitas demokrasi kita semakin baik salah satunya dengan diketahui indeks itu," kata Isran.
Isran menyebut, salah satu indikator membaiknya demokrasi di Benua Etam adalah tidak ada pemaksaan kehendak untuk memilih pada pesta demokrasi.
"Indikator banyak, misalnya tidak ada pengekangan hak asasi masyarakat untuk bisa ikut terlibat dalam kegiatan politik," sebut Isran. (hul)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan