TANJUNG SELOR – Dalam upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi, terutama kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) terhadap sekitar lokasi investasi kawasan industri dan perusahaan. Pemerintah berupaya memudahkan UMKM, dalam mendapatkan akses di beberapa industri.
Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kaltara Deddy Yevri Hanteru Sitorus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan pemerintah daerah, agar UMKM mendapatkan andil. Mengingat, jika suatu saat kawasan industri menghadirkan 2 ribu pekerja.
“Jika kita tak memanfaatkan, malah menyalahkan orang lain, itu kesalahan kita sendiri,” ujar Deddy melalui virtual meeting, Selasa (1/8).
Dirinya juga mendorong upaya pemerintah daerah, pemprov dan Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan yang memastikan UMKM mendapatkan andil dan kesempatan yang secara sistematis. Bahkan, dia pun berharap Kementerian Investasi mengawasi pemda dalam memberdayakan UMKM supaya transparan.
“Walaupun sistemnya sudah ada, tetapi yang terlibat merupakan kroni-kroni dari perusahaan yang belum tentu berasal dari daerah setempat. Jangan sampai terjadi, makanya pemda harus lakukan program pendampingan dan pemberdayaan secara langsung,” harapnya.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi BKPM Pusat Anna Nurbani menjelaskan, membahas mengenai kebijakan pemerintah terkait kemitraan usaha. Antara pengusaha besar yang melanjutkan fasilitas dengan usaha menengah di sekitar lokasi proyek.
“Masih banyak pelaku usaha di daerah belum tahu ada kebijakan ini,” ujar Anna.
Diakuinya, Pemerintah telah memberikan kemudahan terkait legalitas bagi UMKM. Mulai dari ide, perizinan tunggal, sertifikat halal dan perizinan lainnya. “Semua investasi yang masuk di daerah ini, baik di kawasan industri dan kawasan mana pun harus melibatkan UMKM setempat,” pesannya. (*/ika)
Editor : uki-Berau Post