Kualitas demokrasi bangsa kita kembali diuji setelah pilpres dan pileg usai. Kali ini pilkada serentak yang akan dilaksanakan 2020 mendatang. Tidak hanya dari kuantitas waktu yang bersamaan tapi kedewasaan berdemokrasi masyarakat kita mesti lebih baik dari pilpres dan pileg sebelumnya.
Demokrasi yang sudah berumur 21 tahun sejatinya membawa perubahan cara berpikir. Konsepsi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat hakikatnya kekuasaan berasal dan diperuntukkan sebaik baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
Namun pemilihan umum saat ini seperti hilang esensi. Oknum kontestan demokrasi lebih sibuk untuk menggali keuntungan, bahkan di antaranya menjadikan anggota dewan terhormat sebagai profesi bukan pengabdian.
Mirisnya lagi mereka mencari pundi-pundi untuk pribadi sembari mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan. Tak heran jika Kesejahteraan yang harusnya ditujukan untuk konstituen hanya selesai saat kampanye.
Ujian Politik Kaltara
Pilkada serentak 2020 adalah momentum pertemuan dua kepentingan. Pertama, kepentingan politik kandidat calon peserta Pilkada dan parpol. Kedua, kepentingan pembangunan wilayah di antara eksekutif dan legislatif.
Di era otonomi belakangan ini, daerah seakan pemain tunggal dalam pembangunan infrastruktur maupun sumber daya. Daerah berlomba lomba menghasilkan PAD yang besar guna kelanjutan pembangunan.
Tentu kemampuan mengelola anggaran daerah tidak sekedar mengandalkan hirarki dibawahnya. Perlu kepemimpinan yang kuat dan jujur.
Dengan otoritas pengelolaan yang besar itu, maka tidak sedikit putra-putri daerah terbaik mencoba peruntungan mengikuti pilkada. Bahkan tak sedikit publik figur yang ikut berkompetisi meski hanya berbekal popularitasnya.
Sebagai provinsi termuda, Kalimantan Utara menjadi wilayah yang patut menjadi perhatian. Meski terbilang baru, penyelenggaraan pilkada serentak yang salah satunya akan di ikuti Provinsi Kaltara dan di 4 kabupaten se-Kaltara seakan ditunggu tunggu mengingat pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi dan di 4 wilayah yakni Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung.
Jika merujuk usianya yang masih belia, saat inilah mestinya Kaltara memunculkan pemimpin-pemimpin yang genuine atau otentik. Kaltara harus menunjukkan tidak kalah melahirkan tokoh- tokoh yang berpengaruh meski jauh dari hiruk pikuk media dan politik nasional.
Figur Pemimpin Kaltara
Dewasa ini Figur pemimpin otentik makin terisolasi. Justru yang ada seolah-olah otentik. Berbekal sokongan media dan pendanaan yang kuat tak sulit melakukan permak wajah otentik.
Kepemimpinan otentik menurut Alvolio, Gardner, dan Walumbwa (2005) adalah kepemimpinan yang menekankan pentingnya membangun legitimasi pemimpin melalui hubungan yang jujur dengan pengikut, yang menghargai masukan mereka, dan dibangun di atas landasan etika.
Figur semacam ini menurut penulis bisa membawa arus gelombang perubahan dalam percepatan pembangunan kaltara. Dan itu diharapkan bisa konsen dengan cita-cita besar membawa Indonesia sebagai salah satu kekuatan penting untuk menaikkan kasta Indonesia masuk dalam 5 besar kekuatan dunia.
Karenanya, apakah pilkada mendatang melahirkan figur pemimpin otentik. Atau hanya mengulang gaya lama yang akhirnya menjadikan Pilkada sekedar seremoni. Kita tunggu ! (***/nri)
Editor : anggri-Radar Tarakan