BALIKPAPAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kota Balikpapan memberikan catatan kritis terkait kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Sayang Ibu di Balikpapan Barat. Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sofyan Jufri, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak boleh terburu-buru melakukan lelang ulang proyek tersebut tanpa didahului oleh proses evaluasi yang mendalam dan menyeluruh.
Menurut Sofyan, keberadaan RSU Sayang Ibu memang merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat serta menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Balikpapan di sektor kesehatan. Namun, mandeknya proyek ini memerlukan pertanggungjawaban dan mekanisme yang akuntabel sebelum diputuskan untuk dilanjutkan kembali. Ia menilai sangat penting bagi legislatif dan eksekutif untuk mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya, baik dari sisi hukum, teknis, maupun manajemen proyek yang mengakibatkan pembangunan terhenti.
Evaluasi ini diharapkan melibatkan berbagai lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat guna memastikan transparansi. Sofyan menegaskan bahwa seluruh persoalan harus dibuka secara gamblang agar tidak ada lagi kendala tersembunyi yang bisa menghambat pembangunan di masa depan. Hal inilah yang mendasari dukungan Fraksi PKB terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD sebagai instrumen pengawasan resmi untuk membedah proyek tersebut secara mendetail.
Terkait progres fisik yang dilaporkan telah mencapai angka 20 persen, Sofyan mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap realisasi pekerjaan di lapangan. Audit ini krusial untuk mencocokkan apakah penggunaan dana yang telah dicairkan benar-benar sesuai dengan material yang terpasang dan hasil pengerjaan fisik. Langkah audit dari hulu ke hilir ini dipandang sebagai cara terbaik untuk memitigasi risiko kerugian negara dan memastikan efektivitas anggaran daerah.
DPRD Balikpapan sebelumnya telah berupaya melakukan fungsi pengawasan melalui rapat dengar pendapat, namun hasil pantauan di lapangan menunjukkan progres yang masih jauh dari harapan meskipun dana awal sudah diserap. Selain kendala konstruksi, sejumlah persoalan lingkungan di sekitar lokasi proyek juga menjadi temuan yang memerlukan penyelesaian segera. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa kelanjutan proyek memerlukan kajian yang lebih matang daripada sekadar mengganti penyedia jasa.
Melalui kerja Pansus nantinya, diharapkan penyebab kegagalan proyek pada tahap awal dapat dipetakan secara jelas. Sofyan menutup dengan menekankan bahwa tujuan dari pengawasan ketat ini bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk memastikan pembangunan rumah sakit dapat berjalan sukses hingga tuntas. Tanpa evaluasi yang benar, ia khawatir pemerintah hanya akan mengulang kesalahan yang sama jika langsung memaksakan proses lelang ulang. (*)
Editor : Indra Zakaria