BALIKPAPAN – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, memberikan kepastian terkait pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas nasional tersebut sama sekali tidak akan menguras kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.
Seluruh pembiayaan program tersebut sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Gizi Nasional (BGN). "Sampai hari ini tidak ada uang APBD yang terpakai di MBG," tegas Bagus di Balikpapan, Senin (26/1/2026).
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana fantastis mencapai hampir Rp300 triliun. Jumlah ini melonjak tajam dibandingkan pagu tahun 2025 yang hanya berkisar di angka Rp71 triliun. Peningkatan signifikan ini bertujuan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita di seluruh pelosok Indonesia.
Kendati anggarannya melimpah, tantangan muncul pada kesiapan infrastruktur. Hingga pertengahan 2025, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau "dapur umum" MBG masih tergolong lambat. Dari target 68 unit SPPG, baru sekitar 10 unit yang terealisasi.
Merespons hal tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG. Satgas ini bertugas mengawal pembangunan fasilitas dapur sehat di beberapa titik strategis kecamatan agar pelayanan gizi dapat segera dirasakan warga.
Langkah ini diambil sesuai dengan arahan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri guna memastikan komitmen negara dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat terwujud secara efisien di Kota Beriman. (*)
Editor : Indra Zakaria